KPK Selisik Kesepakatan Kontrak PT Dirgantara Indonesia

    Fachri Audhia Hafiez - 11 Agustus 2020 03:00 WIB
    KPK Selisik Kesepakatan Kontrak PT Dirgantara Indonesia
    ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.
    Jakarta: Saksi sales manager PT Abadi Sentosa Perkasa Andi Sukandi dan ibu rumah tangga Monica Anastasia memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dikonfirmasi terkait kontrak dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) pada 2007 hingga 2017.

    "Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi terkait dengan dugaan adanya kesepakatan pembuatan kontrak dan pembayaran PT DI ke mitra penjualan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.

    Karyawan swasta Rudi Hartawan yang turut dipanggil tak memenuhi panggilan penyidik. Ia sedianya diperiksa untuk tersangka eks Dirut PT DI, Budi Santoso.

    "Penyidik belum memperoleh informasi ketidakhadirannya," ujar Ali.

    KPK menahan Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani. Penahanan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia pada 2007-2017.

    Baca: KPK Pertajam Penyidikan Eks Dirut PT DI Lewat Tiga Saksi

    Permufakatan keduanya bermula di awal 2008. Kedua tersangka rapat untuk menentukan kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia demi mendapat pekerjaan di beberapa kementerian.
     
    Budi mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun sebelum kerja sama mitra ini, Budi melapor ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham.

    Budi lalu meminta Irzal dan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI Arie Wibowo menyiapkan proses administrasi kerja sama mitra. Irzal meminta bantuan Didi Laksamana menyiapkan perusahaan yang akan bermitra dengan PT Dirgantara Indonesia.

    Sejak 2008-2018, terjadi kontrak kerja sama kemitraan antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

    Mitra tersebut diminta tidak mengerjakan tugas sesuai kontrak. PT DI kemudian membayar nilai kontrak kepada para mitra mulai 2011. Uang kontrak diberikan setelah kedua tersangka menerima fulus sebagai pemberi pekerjaan. Selama 2011-2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta.

    Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id