Mangkir Lagi, Zulkifli Hasan Dianggap Halangi Proses Hukum

    Medcom - 08 Februari 2020 00:58 WIB
    Mangkir Lagi, Zulkifli Hasan Dianggap Halangi Proses Hukum
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Untuk kedua kalinya Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulkifli tak datang saat KPK memanggilnya pada Kamis, 6 Februari 2020. 

    Pada pemanggilan pertama, 16 Januari lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga tak hadir. Zulkifli Sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

    "Dia bisa dikenakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum oleh KPK," kata pakar hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi, melalui keterangan tertulis, Jumat, 8 Januari 2020.

    Tindak pidana bisa dijatuhkan karena Zulkifli dianggap tak patuh hukum. Menurutnya, sebagai negarawan, Zulkifli harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang.

    "Seharusnya dia memahami prinsip equilibrium before the law. Setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum. Ketika dipanggil, Zulkifli terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK," katanya. 

    Juajir berharap, jika pemanggilan berikutnya tetap mangkir, KPK berwenang melakukan jemput paksa. Meski begitu, Zulkifli beralasan tak bisa memenuhi panggilan karena tengah ada kegiatan. 

    "Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang pada 14 Februari 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020.
     
    Menurut Ali, alasan Zulkifli mangkir pemeriksaan karena harus menghadiri acara. Acara itu, kata Ali, tidak bisa ditinggalkan dan sangat penting.

    KPK menganggap perlu mendapat keterangan dari Zulkifli untuk mengungkap kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014. Sebelumnya, KPK menetapkan PT Palma Satu; Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta; dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru kasus tersebut.
     
    Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
     
    Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
     
    Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
     
    Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id