Perjalanan Nazaruddin 'Selamatkan' Diri Hingga Bebas Bersyarat

    Renatha Swasty - 17 Juni 2020 07:12 WIB
    Perjalanan Nazaruddin 'Selamatkan' Diri Hingga Bebas Bersyarat
    Terpidana kasus korupsi M Nazaruddin.
    Jakarta: Muhammad Nazaruddin akhirnya menghirup udara bebas. Eks Politikus Demokrat itu mendapat pembebasan bersyarat sejak Minggu, 14 Juni 2020.

    Nazaruddin mestinya mendekam 13 tahun penjara akibat kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu bebas lima tahun lebih cepat.

    Pembebasan Nazaruddin sunyi dan baru diketahui dua hari setelah dia bebas. Suasana ini berbeda pada awal Nazaruddin tersangkut kasus suap Wisma Atlet.

    Drama dimulai sejak awal kasus ini bergulir. Nazaruddin kabur keluar negeri untuk menghindari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan Nazaruddin sempat membuat heboh negara.

    Tak sampai di situ, janji Nazaruddin membongkar keterlibatan pihak lain dalam sejumlah kasus korupsi juga membuat kerepotan sejumlah pihak.

    (Baca: Nazaruddin Bebas Bersyarat)

    'Nyanyian' Nazaruddin baik dalam pemeriksaan maupun persidangan menjadi 'senjata' bagi penyidik KPK. Alhasil, tak sedikit politikus mendekam di balik jeruji besi karena informasi dari Nazaruddin.

    Pengetahuan Nazaruddin terkait koleganya yang korup menjadi kunci ia mendapatkan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Nazaruddin mudah mendapat remisi dengan status itu.

    Puncaknya, Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat mengajukan pembebasan bersyarat kepada Nazaruddin pada Februari 2018. Surat diberikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengabulkan permintaan itu. Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-738.PK.01.04.06 Tahun 2020 pada 10 Juni 2020.

    Berikut catatan Medcom.id terkait kasus hingga pembebasan Nazaruddin:

    1. Tersangka kasus suap dan TPPU

    KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, di Palembang, Sumatra Selatan pada Juni 2011. Kasus ini melibatkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris.

    "Baru saja ini kami tetapkan sebagai tersangka hari ini," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis, 30 Juni 2011.

    Mantan anggota DPR itu divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada April 2012. Nazaruddin terbukti menerima suap Rp4,6 miliar yang diserahkan Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai yakni Yulianis dan Oktarina Fury.
     
    Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI, yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring,  memenangkan lelang proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

    Belakangan, KPK juga menyeret Nazaruddin terkait kasus TPPU. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.
     
    Dari uang tersebut, Bos Permai Grup itu membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 dengan menggunakan anak perusahaan Permai Grup. Dengan demikian total masa hukuman Nazaruddin dari dua kasus itu adalah 13 tahun penjara.

    2. Kabur dari kejaran KPK

    Jauh sebelum KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka rupanya dia sudah kabur. Kabar soal kaburnya Nazaruddin diketahui beberapa jam sebelum Partai Demokrat memberhentikannya sebagai Bendahara Umum.

    Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu resmi memecat Nazaruddin pada Juli 2011. "Dewan Pimpinan sudah memutuskan memecat, kini tinggal administrasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, Juli 2011.

    Nazaruddin dinilai telah mencoreng partai. Ini lantaran dia terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.

    Dalam pelariannya, dia dikabarkan sempat kabur ke Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Nazaruddin bahkan sempat masuk menjadi buronon Interpol.

    Keberadaan Nazaruddin tercium setelah video Skype dengan Iwan Piliang disiarkan di televisi. "Ternyata dia ada di Argentina, Amerika Latin. Dilacak oleh Polri, kita dapat laporannya," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Sabtu, 23 Juli 2011.

    Setelah pencarian beberapa bulan akhirnya Nazaruddin ditangkap Interpol. Penangkapan saat Nazaruddin akan meninggalkan Kota Cartagena, Kolumbia dengan paspor palsu bernama M Syahruddin pada Agustus 2011.

    Presiden Susilo Bambang Yudhyono sempat berpesan agar Nazaruddin dijaga seketat-ketatnya dan segera dibawa pulang ke Indonesia. Nazaruddin lalu dibawa pulang ke Jakarta dan langsung diproses di KPK.

    3. 'Nyanyian' Nazaruddin

    Nazaruddin tak lagi memiliki teman setelah dipecat dari Partai Demokrat. Dia lantas bermanuver dengan membeberkan sejumlah kasus korupsi.

    Demi menyelamatkan diri, Nazaruddin membeberkan data-data yang dia miliki. Nazaruddin banyak mengungkap kasus korupsi rekan kerja maupun rekan separtai.

    Nazaruddin tak gentar meski menjadi musuh bersama. Dia makin nyaring setelah ditahan oleh penyidik KPK.

    a. Yulianis

    Seperti tak mau sendiri di balik jeruji besi, Nazaruddin mulai mengungkap rekan kerja maupun koleganya yang korup. Salah satunya, Wakil Direktur Keuangan PT Permai Grup, Yulianis.

    Nazaruddin menyebut Yulianis merupakan orang yang menerima uang komitmen fee proyek Wisma Atlet senilai Rp4,3 miliar dari Idris. Yulianis disebut-sebut sebagai pengatur keuangan Permai Grup.

    Yulianis mencatat uang masuk dan keluar serta memegang kunci brankas perusahaan. Nazaruddin sempat protes kepada KPK lantaran Yulianis tidak dijadikan tersangka.

    Lembaga Antirasuah tidak menetapkan Yulianis sebagai tersangka. Dia merupakan saksi kunci kasus suap Wisma Atlet.

    "Kita lihat porsi Yulianis sebagai apa. KPK belum ada alat bukti untuk tetapkan Yulianis tersangka," kata juru bicara KPK Johan Budi, 20 Januari 2012.

    Nasib berbeda dialami kolega Nazaruddin yang lain. Mereka mendekam di jeruji besi lantaran 'kicauan' Nazaruddin,  antara lain, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Sutan Bhatoegana, hingga Setya Novanto.

    b. Andi Mallarangeng

    Nazaruddin mengaku kerap membeberkan sejumlah data kepada penyidik tekait kasus korupsi koleganya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Dia kerap membocorkan korupsi yang dilakukan rekan separtainya. 

    "Keterlibatan Andi Mallarangeng juga ada," kata Nazaruddin, 13 April 2012.

    Andi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga disebut menerima uang terkait kasus pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin menyebut uang berasal dari Adhi Karya dan Wijaya Karya.

    Nazaruddin menyebut uang diterima Andi oleh seorang pengusaha bernama Mahfud Suroso. Mafdud disebut memiliki kedekatan dengan eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

    Belakangan Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang, Jawa Barat. Dia divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta pada Juli 2014. Andi bebas pada 2017 setelah menjalani masa hukuman kurang lebih 3 tahun.

    c. Anas Urbaningrum

    Nazaruddin menyebut Anas ikut korupsi proyek Hambalang. Uang dipakai untuk pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nazaruddin juga menyebut Anas menerima gratifikasi berupa Toyota Harrier dan ikut menerima aliran dana proyek e-KTP.  

    Belakangan Anas ditetapkan sebagai tersangka terkait penerimaan gratifikasi proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, pencucian uang, dan proyek lain. Dia divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta.  

    Setelah melalui proses banding dan kasasi dia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Anas dinilai terbukti melakukan pencucian uang hasil korupsi dan menerima gratifikasi berupa mobil Harrier.

    Anas kerap kali membantah tudingan Nazaruddin. "Sunggu tidak rasional, absurd, mengada-ngada, dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M Nazaruddin," kata Anas saat membacakan keberatan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, September 2014.

    d. Angelina Sondakh

    Saling tuding terjadi antara Angelina (Angie) dan Nazaruddin. Angie mengaku saat duduk di kursi DPR, dia diinstruksikan oleh Nazaruddin untuk mengurusi jatah proyek Partai Demokrat khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan.

    "Kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum, Anas dan izin dari pangeran (Edhie Baskoro Yudhoyono/Ibas)," kata Angie.

    Hal itu dibantah Nazaruddin. Dia menyebut Angie ialah sosok yang mengatur berbagai proyek di Komisi X DPR. Nazaruddin juga menyebut Angie menerima uang dari Permai Grup.

    "Bu Angie ini sangat jago banget ngarang. Semua (proyek) yang bersangkutan dengan Komisi X itu Angie yang ngurusin," kata Nazaruddin, 24 April 2016.

    Angie ditetapkan sebagai tersangka suap dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Januari 2013. Dia divonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Belakangan, setelah proses banding, kasai, hingga peninjauan kembali Angie divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

    e. Sutan Bhatoegana

    Serangan juga dilontarkan Nazaruddin pada rekan separtainya Sutan Bhatoegana. Nazaruddin menyebut Sutan menerima uang korupsi.  

    "(saya tahu) Sutan Bhatoegana terima uang di mana, dibagi-bagi ke teman-teman di Komisi VII yang waktu itu sama Andi yang sekarang gubernur Riau (Arsyadjuliandi Rachman atau Andi Rachman)," kata Nazaruddin, 18 Mei 2016.

    Sutan kerap kali membantah pernyataan Nazaruddin. Belakangan, dia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2013 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dia divonis 10 tahun penjara. Setelah kasasi di Mahkamah Agung vonis Sutan dinaikkan menjadi 12 tahun. Sutan meninggal karena sakit saat menjalani hukuman.

    f. Setya Novanto

    Nama eks Politikus Partai Golkar Setya Novanto juga kerap disebut Nazaruddin sebagai pemain proyek e-KTP. Hal itu dilontarkan sejak Nazaruddin mendekam di jeruji besi.

    Nazaruddin menyebut proyek e-KTP telah di-markup oleh Novanto. Uang korupsi lalu dibagi-bagi kepada anggota dewan lain.

    "Setya Novanto ini, saya yakin (penegak hukum) tidak akan berani. Tidak akan berani, ini orang sinterklas, kebal hukum. Tidak akan berani walaupun saya bilang, sudah jelas buktinya," kata Nazaruddin, Januari 2014.

    Lewat keterangan Nazaruddin, penyidik KPK lalu membuka penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP. KPK menetapkan sejumlah tersangka salah satunya eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 2017.

    Eks Ketua DPR itu divonis 15 tahun penjara. Dia terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP Tahun Anggaran 2011-2013.

    Nama lain yang juga kerap disebut Nazaruddin menerima aliran uang korupsi, yakni politikus Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, eks Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, eks Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amin, eks politikus PKS Fahri Hamzah, politikus Golkar Melchias Markus Mekeng, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga eks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

    4. Kerap dapat remisi

    KPK memberikan status justice collaborator kepada Nazaruddin. Dia dinilai mau membuka kasus-kasus lain serta tidak mempersulit persidangan dan proses penyidikan.

    Status justice collaborator yang menyemat pada Nazaruddin memudahkan dia mendapat remisi. Terhitung hingga 2019 Nazaruddin sudah mendapatkan 14 kali remisi.

    Ini didapat dari remisi Idulfitri dan remisi HUT Republik Indonesia. Adapun, Nazaruddin telah mendapat pemotongan masa tahanan hingga 28 bulan sampai 2018.  

    Status saksi pelaku yang bekerja sama itu juga yang membuat Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, mengusulkan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin.

    Nazaruddin dinilai memenuhi syarat administratif maupun subtantif. Dia telah menjalani 2/3 masa tahanan, berstatus JC, dan telah membayar pidana denda.

    "Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya," kata Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko, saat dikonfirmasi, 1 Februari 2018.

    Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat:

    1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
    2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.
    3. Telah mengikuti program pembinaan (asimilasi) yang diterima oleh masyarakat seperti kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, atau kerja sosial pada lembaga sosial dengan baik, tekun, dan bersemangat.
    4. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional harus telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
    5. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
    6. Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan secara tertulis ikrar kesetiaan kepada NKRI atau tidak akan mengulangi perbuatannya bagi Narapidana WNA.
    7. Bagi narapidana terorisme, harus telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
    10. Bagi Narapidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

    Pengajuan status bebas bersyarat itu akhirnya disetujui. Dia bebas setelah menjalani asimilasi di sebuah pesantren di Bandung, Jawa Barat.

    "Betul. Yang bersangkutan menjalankan program cuti menjelang bebas (CMB) pada 14 Juni 2020," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti saat dikonfirmasi, Selasa 16 Juni 2020.

    (Baca: Nazaruddin Jalani Asimilasi di Pesantren Bandung)

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id