KPK Harap OTT Kepala Daerah Berhenti di Bupati Banggai Laut

    Candra Yuri Nuralam - 05 Desember 2020 07:19 WIB
    KPK Harap OTT Kepala Daerah Berhenti di Bupati Banggai Laut
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kepala daerah lain tidak mengikuti jejak Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang terjaring operasi tertangkap tangan (OTT). Kepala daerah diminta tidak terlibat kasus korupsi dalam bentuk apa pun.

    "KPK berharap apa yang dilakukan kepala daerah ini (Bupati Wenny), menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020.

    KPK tak akan segan melibas siapapun yang berani korupsi di Indonesia. Nawawi juga meminta masyarakat terus memantau kinerja para pejabat di daerahnya. Masyarakat diminta sigap melaporkan dugaan rasuah.

    "Undang-undang menjamin perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi," tegas Nawawi.

    Baca: Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Kampanye dan Serangan Fajar

    Wenny Bukamo cs terjaring OTT pada hari Kamis, 3 Desember 2020. Uang Rp2 miliar dalam kardus menjadi barang bukti dari operasi tersebut.

    Uang berasal dari beberapa kontraktor di Banggai Laut. KPK menduga uang itu dikumpulkan Wenny untuk serangan fajar saat pemilihan kepala daerah di wilayahnya.

    Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini dengan tiga orang sebagai penerima. Tiga orang penerima suap ialah Wenny, orang kepercayaan Bupati Recky Suhartono Godiman (RSG), dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

    Kemudian tiga pemberi suap yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

    Baca: KPK Sita Uang Rp2 Miliar di OTT Bupati Banggai Laut

    Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id