KPK Ogah Disebut Berstruktur Gemuk karena Susun Ulang Jabatan

    Fachri Audhia Hafiez - 07 Januari 2021 08:21 WIB
    KPK Ogah Disebut Berstruktur Gemuk karena Susun Ulang Jabatan
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Fachri Audhia Hafidz
    Jakarta: Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik setelah 38 pejabat dilantik pada Rabu, 6 Januari 2021. Lembaga Antirasuah menegaskan banyak pejabat dilantik karena struktur organisasi menyesuaikan aturan terbaru.

    "Kami tegaskan tidak tepat kalau struktur saat ini dikatakan gemuk dan berlemak," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Januari 2021.

    Perubahan struktur ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Aturan tersebut dikeluarkan pimpinan lembaga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    Penyusunan struktur organisasi telah diharmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam struktur terbaru, KPK menambah total tujuh posisi jabatan baru untuk menyesuaikan dengan tata organisasi dengan aturan perundangan-undangan.

    Baca: Formasi Baru, Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK

    Jabatan tersebut terdiri atas enam pejabat struktural yang meliputi pejabat eselon satu dan lima pejabat setara eselon tiga. Kemudian, satu pejabat nonstruktural yaitu staf khusus.

    "Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama atau nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan," terang Ali.

    Ali memerinci di tingkat eselon satu terdapat penambahan dua nama jabatan. Namun, ada penghapusan satu jabatan lama yaitu Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

    Dua nama jabatan baru pada eselon satu itu yakni Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, lalu Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat. Dua kedeputian ini dalam rangka merespons amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.

    "Di tingkat eselon dua terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. Sedangkan di tingkat eselon tiga terdapat penambahan delapan nama jabatan baru dan penghapusan tiga jabatan lama," beber Ali.

    Baca: Novel: Pimpinan KPK Sibuk Memperbanyak Pejabat di Internal

    Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai pelantikan 38 pejabat menyalahi kewenangan pimpinan. Hal ini ditenggarai dari landasan hukum Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yang dijadikan dasar pelantikan.

    Aturan itu menambah nomenklatur yang tidak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang (UU) 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juga tidak diikuti dengan pergantian substansi Pasal 26 dalam UU 30 Tahun 2002.

    Kurnia menilai, nomenklatur struktur KPK harus kembali merujuk pada Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002. Ada perubahan nomenklatur yang tidak merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2002 seperti bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

    "Ini menunjukkan bahwa, Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1837 tahu 2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator pada KPK bertentangan dengan UU 19 tahun 2019 dan tidak dapat dibenarkan," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2021.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id