KPK Diizinkan Berdiri 2002, Direcoki 17 Tahun Kemudian

    Fachri Audhia Hafiez - 20 April 2021 02:19 WIB
    KPK Diizinkan Berdiri 2002, Direcoki 17 Tahun Kemudian
    Peneliti di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.



    Jakarta: Peneliti di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mudah dalam berdiri pada 2002. Setelah 17 tahun, Lembaga Antikorupsi mulai direcoki kepentingan politik oligarki yang terkonsolidasi.

    "Kekuatan politik (pada saat KPK didirikan) belum terkonsolidasi," kata Bivitri dalam diskusi virtual bertajuk 'Apa Kabar Pemberantasan Korupsi dengan UU KPK Baru?', Senin, 19 April 2021.






    Faktor mudahnya KPK berdiri kala itu, lanjut Bivitri, dorongan kuat dari dalam pemerintah. Selain itu, tuntutan mahasiswa saat Reformasi 1998, yakni memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Lembaga Antikorupsi berdiri juga dipengaruhi sentimen luar negeri. World Bank serta Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mendorong tata laksana pemerintah yang baik.

    Dinamika yang dialami KPK dinilai semakin mengecilkan lembaga itu. Mulai dari peristiwa cicak versus buaya, penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, hingga puncaknya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

    "Pada 2019 efektivitas kinerja KPK juga menakutkan buat banyak pihak. Aktor daerah juga takut. Efeknya adalah fabrikasi berbagai narasi yang mengerdilkan KPK, itu yang membuat dukungan makin turun," ujar Bivitri.

    Baca: Pakar Sebut KPK Masih Berdenyut Tapi Sekarat

    Revisi beleid itu dinilai membuat KPK semakin lemah. Salah satunya terkait kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

    Kebijakan itu menyasar kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang kini dihentikan. Menurut Bivitri, kasus mega korupsi itu mestinya dilanjutkan karena telah merugikan keuangan negara.

    "SP3 inilah yang menjadi salah satu tempat untuk memperjualbelikan perkara sebenarnya," kata Bivitri.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id