comscore

Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK

Candra Yuri Nuralam - 09 Mei 2022 20:56 WIB
Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief (tengah). Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief bakal kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) besok, 10 Mei 2022.

"Intinya apa pun kebutuhan KPK saya siap bantu, mungkin ada keterangan yang dibutuhkan dari saya," kata Andi melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Mei 2022.
Andi sejatinya dipanggil KPK hari ini. Namun, dia mangkir karena sedang di Lampung bersama keluarganya.

"Saat ini, sedang berada di Lampung bersama keluarga dan langsung ke Medan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Insyallah dan di pastikan saya akan hadir bilamana dijadwalkan kembali," ujar Andi.

Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa dia sebagai saksi untuk mendalami komunikasi Andi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud terkait pencalonan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Baca: Andi Arief Minta Diperiksa KPK pada 10 Mei

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id