comscore

Kasus Titan, Pakar Ingatkan Polri Tak Bisa Terbitkan Sprindik Anyar

Juven Martua Sitompul - 29 Juni 2022 18:44 WIB
Kasus Titan, Pakar Ingatkan Polri Tak Bisa Terbitkan Sprindik Anyar
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Langkah Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipiddeksus) Bareskrim Polri yang ingin menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk kasus kredit macet PT Titan Infra Energy dinilai menabrak aturan. Apalagi, kasus ini telah dibatalkan oleh putusan gugatan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir menyebut langkah Polri itu kurang tepat. Pihak Bareskrim Polri justru seharusnya menerbitkan SP3 setelah kalah dari praperadilan PT Titan.
"Sebelum ke sana (mengeluarkan sprindik baru), rangkaian yang harus dilakukan Polri dalam hal ini harus mengeluarkan SP3 dulu," kata Mudzakkir saat dihubungi wartawan, Rabu, 29 Juni 2022.

Rangkaian kasus, kata Mudzakkir, juga harus disertai bukti baru. Namun, Polri harus menjelaskan detail penanganan perkara, salah satunya dengan terlebih dulu mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut.

"Syaratnya begini, harus ada bukti lagi, kalau langsung itu tidak bisa, kalau tidak ada bukti baru, ya tidak bisa mengeluarkan sprindik baru, harus mengumpulkan bukti-bukti lagi dari awal," ucap dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan praperadilan PT Titan Infra Energy terhadap Ditipiddeksus Bareskrim Polri. Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa, 21 Juni 2022 itu, Hakim Tunggal Sidang Praperadilan Anry Widio Laksono mengabulkan sebagian besar petitum yang dimohonkan pengacara Titan, Haposan Hutagalung.

Utamanya, petitum ke 3 dan 4. Hakim menganggap dua petitum tersebut sudah menggambarkan seluruh petitum yang diajukan pengacara. Karena itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penyitaan hingga pemblokiran rekening oleh polisi merupakan tindakan yang tidak sah.

“Mengacu pada nebis in idem, apa yang dilakukan pihak penyidik dikategorikan sama. Karena itu permohonan pemohon harus diterima,” kata Hakim Anry.
 

Baca: Bareskrim Keluarkan Surat Perintah Penyidikan Baru Kredit Macet PT Titan


Hakim Anry pun mengingatkan penyidik untuk bersikap profesional dalam melakukan penegakan hukum. "Penegakan hukum secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar aturan hukum yang berlaku maka akan menodai upaya penegakan hukum itu sendiri,” tegas Hakim Anry.

Dalam proses sidang praperadilan, saksi ahli Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Marcus Priyo Gunarto, menjelaskan tujuan penyidikan adalah menemukan alat bukti, membuat terang perkara, dan menentukan tersangka.

Tentu saja, pengumpulan bukti itu harus dilakukan secara sah sesuai dengan rambu hukum yang berlaku misalnya polisi harus menemukan dua alat bukti. Bila unsur-unsur delik pidana itu tidak ditemukan maka penyidikan harus dihentikan dengan menerbitkan SP3.

Dalam kasus Titan, polisi telah menerbitkan SP3 untuk kasus pidana dengan tempus dan locus delicti yang sama, artinya perkara ini tidak bisa diusut lagi. "Dalam konteks ini, bila perkaranya sama, orangnya, locus dan tempusnya sama maka pengertiannya adalah perkara yang sama. Karena itu, kasus ini tidak bisa disidik kembali,” kata Ketua Departemen Pidana FH UGM ini.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id