Masih Ada Celah pada PK Jaksa Atas Djoko Tjandra

    Candra Yuri Nuralam - 01 Agustus 2020 19:51 WIB
    Masih Ada Celah pada PK Jaksa Atas Djoko Tjandra
    Terpidana kasus Bank Bali Djoko Tjandra dibawa kepolisian saat penandatanganan berita acara penyerahterimaan kepada Kejaksaan Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2020. Foto: Antara/M Risyal Hidayat
    Jakarta: Peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa atas kasus hak tagih Bank Bali yang menjerat Djoko Soegiarto Tjandra dinilai menyisakan celah hukum. Jaksa disebut tak bisa mengajukan PK.

    "PK oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan Djoko Tjandra terbukti turut serta melakukan korupsi dan dijatuhi pidana dua tahun penjara, sesungguhnya tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk dieksekusi," kata lawyer di Law Firm A Irmanputra Sidin & Co, Irmanputra Sidin, kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Permohonan PK yang diajukan jaksa dilayangkan pada 2009. Mahkamah Agung (MA) lantas mengabulkan permohonan itu. Namun, sehari sebelum permohonan dikabulkan, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini.

    Irman melihat ada kelemahan pada putusan PK tersebut. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016 pada 2016 atau tujuh tahun berselang. Putusan tersebut menggarisbawahi Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981. Bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. 

    "Tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum," kata Irman. 

    Putusan MK tersebut memang dikeluarkan tujuh tahun setelah PK jaksa di MA. Namun, Irman menilai putusan itu berlaku surut. Karena putusan MK itu hanya menegaskan Pasal 264 ayat 1 UU No 8 Tahun 1981.

    "Sifat putusan itu hanya menegaskan kembali sesuatu yang sudah tersurat yang sudah berlaku sejak 1981," ujar dia.

    Menurut Irman, sudah sejak awal PK hanya boleh diajukan oleh keluarga terpidana. Aturan itu bukan terlahir dari putusan MK pada 2016.

    Atas dasar itulah Irman menilai Djoko Tjandra pantas untuk bebas merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, tertanggal 28 Agustus 2008.

    "Telah mendapatkan penguatan bahwa Djoko Tjandra lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Inilah sesungguhnya yang memiliki kekuatan konstitusional," ucap Irman.

    Baca: Hukuman Djoko Tjandra Terancam Diperberat

    Meski begitu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md justru mengatakan Djoko Tjandra bakal menerima hukuman lebih berat. Selain harus menjalani vonis dua tahun penjara, Djoko juga terancam hukuman lain.

    "Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya.
     
    Menurut dia, seluruh kejahatan yang dilakukan Djoko Tjandra akan diadili. Semuanya dipastikan diproses melalui jalur hukum pidana.

    "Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," ujar Mahfud.
     
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut seluruh penegak hukum yang membantu Djoko Tjandra akan disikat. Proses hukum terhadap mereka tinggal tunggu tanggal main.
     
    "Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," tegas Mahfud.
     
    Djoko Tjandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 30 Juli 2020. Penangkapan ini menjadi akhir pelariannya selama buron 11 tahun.
     
    Djoko Tjandra pernah ditahan Korps Adhyaksa pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan.
     
    Pengadilan menganggap kasus ini bukan perkara pidana, melainkan perdata. Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis Djoko ke Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2008. MA memvonis Djoko dua tahun penjara dan denda Rp15 juta.

    (UWA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id