Andre Rosiade Dilaporkan ke Polisi

    Kautsar Widya Prabowo - 10 Februari 2020 15:24 WIB
    Andre Rosiade Dilaporkan ke Polisi
    Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Jaringan Aktivis (Jarak) Indonesia melaporkan anggota DPR Andre Rosiade ke polisi terkait penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) NN di Hotel Kyriad Bumiminang, Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Andre dinilai tidak berwenang meringkus PSK. 

    "Fungsi DPR, pengawasan, hanya melapor ke kepolisian. Bukan dia yang menyediakan jebakan (menyewa PSK). Penggerebekan itu hanya bisa dilakukan Polri," kata kuasa hukum Jarak Indonesia, Donny Manurung, di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2020. 

    Menurut dia, ada unsur politik dalam penggerebekan yang diinisiasi politikus Partai Gerindra itu. Ia menduga polisi telah dimanfaatkan untuk kepentingan Andre. 

    "Yang menyiapkan semua Andre, yang manggil wartawan Andre, yang menyewa (PSK) Andre, terus yang memberi tahu (adanya praktek prostitusi) juga Andre, terus tugas Polri apa dong," tutur dia. 

    Jarak Indonesia membawa sejumlah dokumen pelengkap dalam pelaporan ini. Hal ini meliputi bukti pemesanan hotel atas nama Andre dan stafnya Bimo. 

    "Tidak hanya di sini (Bareskrim), nanti ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR) atas dugaan pelanggaran etik dan moral. Kita akan membuat kajian akan melaporkan ke Polda Sumbar dan Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Sumbar," beber dia. 

    Andre diduga melanggar Pasal 56, Pasal 296, dan Pasal 310 KUHP. Dia juga dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE). 

    Andre Rosiade Dilaporkan ke Polisi
    Kuasa hukum Jarak Indonesia, Donny Manurung, melaporkan anggota DPR Andre Rosiade ke Bareskrim, Polri, di Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

    Sementara itu, Andre Rosiade mengeklaim penggerebakan PSK demi menegakkan kebenaran. Pelaporan kepada penegak hukum dianggap menjadi risiko perjuangan menjalankan amar makruf nahi mungkar.

    "Ini dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Yang jelas (laporan) ini aspirasi masyarakat," tutur dia. 

    Andre berjanji kooperatif jika Korps Bhayangkara membutuhkan keteranganya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi.

    "Ada aturan dan prosedur silakan saja orang melaporkan, tetapi itu kan wewenang Polri. Saya hormati siapa pun yang ingin melaporkan," ucap dia. 





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id