Enam Terdakwa Korupsi Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,8 Triliun

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Juni 2020 17:32 WIB
    Enam Terdakwa Korupsi Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,8 Triliun
    Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2020. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung mendakwa enam tersangka korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Persero telah merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Perbuatan itu juga telah memperkaya diri sendiri dan pihak lain.

    "Memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000," kata jaksa penuntut umum Bima Suprayoga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2020.

    Keenam terdakwa tersebut di antaranya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat; dan Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo.

    Kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.
     

    Sepakat 'bermain' investasi Jiwasraya

    Jaksa menyebutkan, Heru, Benny, dan Joko sepat dengan Hendrisman, Hary, serta Syahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS. Kesepakatan itu dinilai tidak transparan dan akuntabel.

    Awalnya Hendrisman, Hary, dan Syahwirman melakukan pengelolaan investasi saham dan reksa dana tanpa analisa. Padahal, analisa itu harus didasarkan pada data yang objektif dan analisa yang profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP).

    "Tetapi analisis hanya dibuat formalitas," ucap jaksa.

    Hendrisman, Hary dan Syahmirwan telah melakukan pembelian saham Bank BJB (BJBR), saham PT PP Property (PPRO), dan saham Semen Baturaja (SMBR). Padahal kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, atau batas Maksimal 2,5 pesen dari saham beredar.

    Kemudian Heru, Benny melalui Joko bersama sejumlah pihak melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan PT SMR Utama Tbk (SMRU) dengan tujuan mengintervensi harga. Namun pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

    Keenamnya mengatur dan mengendalikan 13 manajer investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS. Hal itu bertujuan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS, dapat dikendalikan oleh Joko selaku Direktur Utama PT Maxima Integra.

    Baca: 7 Hakim Sidangkan 6 Perkara Jiwasraya Sekaligus

    Heru dan Benny melalui Joko disebut telah memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada  Hendrisman, Hary serta Syahwirman. Semua unsur itu terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

    Perbuatan keenamnya dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id