Nurhadi Cs Ajukan Gugatan Praperadilan

    Candra Yuri Nuralam - 06 Februari 2020 02:58 WIB
    Nurhadi Cs Ajukan Gugatan Praperadilan
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) mengajukan gugatan praperadilan. Mereka meminta status tersangka dan kasusnya dihentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Tiga tersangka yang mengajukan praperadilan itu yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono, serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

    "Ini kami sudah ajukan gugatan praperadilan klien kami terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya sudah terdaftar juga hari ini," kata Kuasa Hukum Nuhradi cs, Maqdir Ismail, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Maqdir mengeklaim sebagai kuasa ketiga tersangka tersebut. Salah satu gugatan yang dipermasalahkan yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang tidak pernah diterima langsung Rezky.

    Menurut dia, kasus ini harus dihentikan karena tidak sesuai hukum. Maqdir juga keberatan tiga kliennya bakal dipanggil paksa.

    "Jadi hentikan dulu sementara waktu penyidikan kasus ini, pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, dan penjemputan paksa. Kami sampaikan surat ini juga agar bisa kita hargai bersama proses hukum yang ada di praperadilan," ujar Maqdir.

    KPK menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhad, Rezky, dan Hiendra.
     
    Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016 senilai Rp46 miliar. Suap diterima Nurhadi dan menantunya dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
     
    Perkara pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kedua, pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT, total penerimaannya mencapai Rp33,1 miliar.
     
    Sedangkan gratifikasi diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016, totalnya sekitar Rp12,9 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
     
    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id