Yasonna Sebut Pembebasan Napi Tak Tabrak PP 99 Tahun 2012

    Sri Yanti Nainggolan - 05 April 2020 10:48 WIB
    Yasonna Sebut Pembebasan Napi Tak Tabrak PP 99 Tahun 2012
    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan aturan pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus korona (covid-19) tidak menabrak aturan. Yasonna mengeluarkan sejumlah aturan untuk membebaskan narapidana dan anak lewat asimilasi dan hak integrasi.

    "Kalaupun ada napi yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk menanggulangi covid-19 di Lapas-Rutan, maka dua Permenkumham tersebut tak boleh menabrak PP Nomor 99 Tahun 2012," kata Yasonna di Jakarta, Minggu, 5 April 2020.

    Yasonna menjelaskan Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) terkait syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi ialah langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

    (Baca: Yasonna: Yang Tak Terima Pembebasan Napi Sudah Tumpul Rasa Kemanusiaan)

    Sementara Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Dia menuturkan aturan memperbolehkan membebaskan napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana.

    Dia menegaskan kedua aturan tidak berpengaruh pada napi pidana khusus seperti narkoba dan korupsi. Aturan pembebasan bagi napi khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

    "Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," tegas Yasonna.

    Kemenkumham mencatat 15.482 napi dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Sementara, 300 orang berusia di atas 60 tahun telah menjalani 2/3 masa pidana.

    Kemudian, ada 1.457 napi tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang telah menjalani 2/3 masa pidana. Sementara, sebanyak 53 orang merupakan narapidana asing.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id