Pimpinan KPK Dinilai Tak Pantas Naik Gaji

    Candra Yuri Nuralam - 04 April 2020 11:33 WIB
    Pimpinan KPK Dinilai Tak Pantas Naik Gaji
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak pantas meminta penaikan gaji. Hingga saat ini, Lembaga Antikorupsi masih dihujani kritik pedas terkait kualitas kerjanya.

    "Bahkan makin lemah KPK, maka makin tidak layak gaji naik, kalau perlu diturunkan," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Sabtu, 4 April 2020.

    Menurut dia, masih banyak buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) belum tertangkap. KPK belum memperlihatkan tanda-tanda menemukan mereka. 

    "Saya jelas-jelas tidak setuju jika meminta kenaikan gaji," tegas Boyamin.

    Selain itu, negara sedang fokus pada penanganan wabah virus korona (covid-19). Anggaran negara lebih penting digunakan untuk penanggulangan virus ketimbang menaikkan gaji pimpinan KPK. Selain itu, gaji pimpinan dinilai sudah lebih dari cukup.

    Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri membantah sedang mengusahakan kenaikan gaji sampai Rp300 juta. Pimpinan KPK, kata dia, tengah sibuk mengawal dana penanganan wabah covid-19. 

    "Karena hal ini yang lebih prioritas," kata Firli di Jakarta, Jumat 3 April 2020.

    Firli mengamini permintaan tersebut pernah muncul di KPK pada Juli 2019. Kala itu, Lembaga Antirasuah dipimpin Ketua KPK Agus Rahardjo.

    Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui sempat meminta penaikan gaji pimpinan saat menjabat. Penambahan uang bulanan itu dirancang untuk penggantinya.
     
    " Usulan kenaikan itu bukan untuk kami yang sedang menjabat, tapi untuk pimpinan yang akan datang (Ketua KPK Firli Bahuri), agar tetap menjaga dan meningkatkan integritasnya," kata Agus kepada Medcom.id, Jumat, 3 April 2020.
     
    Menurut dia, usulan penaikan gaji disampaikan saat keadaan negara sedang normal. Dia membantah permintaan penaikan gaji itu terjadi baru-baru ini saat virus korona mewabah.

    Gaji pimpinan Lembaga Antirasuah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Pasal 3 PP itu menyebut gaji ketua KPK Rp5,04 juta, sedangkan wakilnya Rp4,62 juta.
     
    Di samping gaji, ketua KPK mendapatan tunjangan jabatan Rp24,81 juta, sedangkan wakilnya Rp20,47 juta. Ada pula tunjangan kehormatan Rp2,39 juta untuk ketua KPK dan Rp2,13 juta untuk wakilnya. Mereka juga mendapatkan fasilitas lainnya setiap bulan.

    Pimpinan KPK Dinilai Tak Pantas Naik Gaji
    Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto

    Baca: Agus Rahardjo Akui Minta Gaji Pimpinan KPK Naik

    Pimpinan KPK menerima tunjangan perumahan Rp34,9 juta (wakil) hingga Rp37,75 juta (ketua). Tunjangan transportasi pimpinan sebesar Rp27,33 juta (wakil) hingga Rp29,54 juta (ketua). Jika ditotal, ketua KPK mendapatkan uang Rp99,53 juta per bulan, sedangkan wakilnya Rp89,45 juta.
     
    Secara tidak langsung, pimpinan KPK juga mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp16,32 juta. Selain itu, ada pula tunjangan hari tua Rp8,06 juta untuk ketua dan Rp6,8 juta untuk wakil ketua. Dua tunjangan ini dibayarkan langsung kepada lembaga terkait.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id