MAKI Bakal Serahkan Data Pemborong Aset Nurhadi

    Antara - 20 Februari 2020 12:01 WIB
    MAKI Bakal Serahkan Data Pemborong Aset Nurhadi
    Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Medcom/Cindy
    Jakarta: Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menyerahkan data nama pemborong aset-aset mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

    "Jadi saya ke Malaysia ini mendapatkan data berkaitan dengan Nurhadi yang buronan KPK yakni terdapat seorang pemborong yang mengerjakan keseluruhan berkaitan dengan aset Nurhadi," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman melansir Antara, Kamis, 20 Februari 2020.

    Boyamin mengatakan aset-aset yang ditemukan berupa vila, apartemen di Distrik 8 Sudirman Center Business District (SCBD), Jalan Senopati Senayan, kemudian rumah baru di Jalan Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    "Gambar rumahnya di Patal Senayan fotonya saya dapatkan di sini. Pemborongnya namanya BS, ada nomor handphone dan alamat rumahnya di Pasar Minggu. Saya pulang besok dan akan saya serahkan ke KPK," katanya.

    Dia berharap data tersebut KPK bisa membantu KPK. Lembaga Antirasuah tinggal menyisir dan menggeledah tempat-tempat tersebut guna mencari jejak Nurhadi. Ia menambahkan pemborong aset Nurhadi hanya satu. Hal ini diharapkan bisa membantu melacak aset dan keberadaan Nurhadi.

    "Nanti akan ketahuan dia membangun rumah di Patal Senayan itu habis berapa," ujarnya.

    MAKI Bakal Serahkan Data Pemborong Aset Nurhadi
    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Maki berharap KPK juga mengenakan pasal pencucian uang terhadap Nurhadi. Sebab, aset yang dimiliki Nurhadi dinilai janggal. "PNS MA walau pun eselonnya agak tinggi tetapi hartanya tidak sebanding," katanya.

    Nurhadi jadi buronan KPK dan polisi. Eks Sekretaris MA itu jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. KPK juga menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto sebagai tersangka. Rezky dan Hiendra juga jadi buronan setelah tiga kali mangkir pemeriksaan KPK.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, dan permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id