Ahli: UU KPK Harus Turun dari Kedaulatan Rakyat

    Media Indonesia - 19 Februari 2020 19:38 WIB
    Ahli: UU KPK Harus Turun dari Kedaulatan Rakyat
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dinilai harus lahir dari kehendak rakyat. Masalah ini dibahas dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ada pertanyaan, apakah undang-undang itu muncul dari keinginan pemerintah dan DPR semata, atau apakah jamak dari seluruh rakyat Indonesia? Ini menjadi pertanyaan menarik,” kata ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, dalam sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

    Menurut dia, pembentukan UU setidaknya harus memperhatikan dua poin. Hal ini terkait kewenangan lembaga pembentuk UU dan keinginan rakyat.

    “Yang saya khawatirkan ketika mulai ada di kepala pembentuk undang-undang bahwa undang-undang itu domain dari pembentuk undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan apa yang diinginkan rakyat, rakyat tinggal menunggu saja,” jelas dia.

    Dia juga memperhatikan alasan pemerintah yang tidak esensial terkait kesalahan dalam draf UU KPK. Dalih adanya salah ketik dianggap menunjukkan konstitualisme pembentuk UU KPK tidak cukup.

    “Konstitusionalisme pembentuk undang-undang itu harus diturunkan dari konsep kedaulatan, masuk ke konsep kekuasaan, masuk ke konsep kewenangan dan wewenang untuk membentuk undang-undang, dan di situ ada peran rakyat, peran rakyat menjadi sangat besar,” jelas dia.

    Ahli: UU KPK Harus Turun dari Kedaulatan Rakyat
    Ketua MK Anwar Usman (tengah) dan hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan Manahan P Sitompul memperhatikan keterangan perwakilan DPR dan pemerintah terkait uji materi UU KPK. Foto: MI/Susanto

    UU Nomor 19 Tahun 2019 digugat eks pimpinan KPK: Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Sitomorang. Mantan nakhoda Lembaga Antirasuah itu mengajukan uji formal dan uji materiel terkait UU baru KPK hasil revisi.
     
    Uji formal menyoal perumusan UU Nomor 19 Tahun 2019. Sementara itu, uji materiel menyasar pasal di UU Nomor 19 Tahun 2019, khususnya tentang keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Sidang Rabu, 19 Februari 2020, beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Eks pimpinan KPK menghadirkan dua ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id