Modus Bobol Bank dari Maria Hingga Malinda

    Yogi Bayu Aji - 12 Juli 2020 07:30 WIB
    Modus Bobol Bank dari Maria Hingga Malinda
    Tersangka kasus pembobolan BNI, Maria Pauline Lumowa, diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah 17 tahun buron. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
    Jakarta: Kasus pembobolan bank menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Isu ini menjadi  buah bibir lantaran tersangka pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Maria Pauline Lumowa ditangkap setelah 17 tahun buron.

    Maria kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus yang menjeratnya pada 2003. Proses hukum pun langsung dikebut Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) setelah Maria diesktradisi dari Serbia, Kamis, 9 Juli 2020.

    Salah satu yang menjadi perhatian dalam kasus pembobolan bank ini yakni modus pelaku. Hal ini mengingat perkara Maria membuat negara merugi hingga Rp1,7 triliun. Untuk menggondol dana sebesar itu tentu melibatkan rangkaian aksi yang matang.

    Di sisi lain, Indonesia, khususnya aparat penegak hukum, sejatinya sudah punya banyak pengalaman membongkar skandal-skandal pembobolan bank. Berikut ragam modus pembobolan bank yang Medcom.id rangkum:

    1. Maria Pauline Lumowa 

    Kasus Maria bermula ketika PT Gramarindo Group miliknya mengajukan pinjaman uang berupa jaminan letter of credit (L/C) kepada BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. L/C ialah perjanjian yang diterbitkan bank (issuing/opening bank) yang bertindak atas permintaan nasabah untuk membayar dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima L/C.

    Skema ini biasa diambil pelaku usaha dalam menghadapi mekanisme berbelit dalam penagihan atau pembayaran. Kondisi ini terjadi bila klien sang pengusaha memiliki perbedaan jarak, geografis, karakter, budaya, dan bahasa yang dapat memunculkan ketidakpercayaan. 

    Dalam kasus Maria, BNI mengucurkan US$136 juta dan €56 juta atau Rp1,7 tiliun (dengan kurs saat itu) pada periode Oktober 2002-Juli 2003. Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958, itu meminjam dana bersama Konsultan Investasi PT Sagared Team, Adrian Herling Waworuntu. Adrian telah divonis seumur hidup dalam kasus ini.

    Maria dan Adrian memegang slip L/C yang diajukan ke BNI. Namun, pencairan L/C itu tidak sesuai prosedur yang berlaku di BNI. Mulusnya pencairan L/C ini diduga kuat karena keterlibatan orang dalam.

    Ketidakberesan pencairan dana ini terendus BNI. Sejumlah bank yang menjadi jaminan L/C tercatat bukan korespondensi BNI, di antaranya Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp.

    Baca: Maria Pauline Lumowa Negatif Covid-19

    BNI mulai menyelidiki masalah ini pada Juni 2003. PT Gramarindo Group pun diketahui tak pernah melakukan ekspor. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polri. Maria dijadikan tersangka pelaku pembobolan kas BNI lewat L/C fiktif pada Oktober 2003.

    Ia melarikan diri ke Singapura pada September 2003 atau satu bulan sebelum penetapan tersangka. Selang enam tahun, keberadaan Maria terendus di Belanda. Pengejaran terhadap Maria sempat terhalang lantaran status warga negara Belanda yang disandangnya.

    2. BLBI

    Jauh sebelum Maria, publik Tanah Air dihebohkan dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI menjadi skema bantuan dari BI kepada bank yang mengalami masalah likuiditas pada krisis moneter 1998. 

    Pada Desember 1998, BI menyalurkan bantuan likuiditas mencapai Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan Rp138 triliun.

    Kasus ini sejatinya melibatkan deretan tersangka. Bahkan, proses hukum masih berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam tingkat kasasi, KPK kalah dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sedianya menganggap Syafruddin terbukti bersalah dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI. Pengadilan tingkat pertama itu bahkan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Dalam perkara ini, Syafruddin dinilai merugikan negara Rp4,58 triliun dalam penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Syafruddin dianggap telah memperkaya Sjamsul.

    Syafruddin disebut menerbitkan SKL BLBI walaupun mengetahui Sjamsul belum menyelesaikan kewajiban misrepresentasi dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak. Piutang Rp4,8 triliun itu salah satu aset yang diserahkan Sjamsul ke BPPN untuk melunasi utang BLBI.

    Baca: Jaksa KPK Nilai Putusan Bebas Syafruddin Keliru

    Penerbitan SKL BLBI dari Syafruddin dianggap telah menghilangkan hak tagih negara atas piutang tersebut dan memperkaya Sjamsul Nursalim. Namun, keputusan pengadilan berubah di Mahkamah Agung (MA). MA menganggap masalah ini bukan tindak pidana.

    Syafruddin dibebaskan dari segala tuntutan. Januari 2020, Lembaga Antirasuah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA terhadap Syafruddin.

    3. Djoko Tjandra

    Selain Maria, buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, tengah mendapatkan sorotan. Musababnya, pria yang sedang diburu Kejaksaan Agung itu bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) tanpa terdeteksi, Juni 2020. 

    Kasus ini berawal saat pengalihan tagihan Bank Bali, Januari 1999. Djoko Tjandra sebagai direktur utama (dirut) PT Era Giat Prima (EGP) dan mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai wakil dirut PT EGP diminta Dirut Bank Bali Rudy Ramli menagihkan piutang Rp3 triliun di BDNI, Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara yang sedang ditangani BPPN. 

    Tagihan kemudian dicairkan Rp905 miliar, tetapi Bank Bali hanya menerima Rp359 miliar. Rp546 miliar masuk ke rekening PT EGP. Djoko Tjandra kemudian dijerat. Dia dianggap tidak menyerahkan surat berharga sebagaimana ketentuan.

    Djoko sempat ditahan Kejaksaan Agung pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Dalam persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kasus ini dianggap bukan perkara pidana, melainkan perdata.
     
    Baca: Alasan Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra Harus Diusut

    Korps Adhyaksa mengajukan PK terhadap vonis Djoko ke MA pada Oktober 2008. MA kemudian mengoreksi putusan terhadap Djoko menjadi dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. 

    Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi mencegah Djoko. Namun, dia kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum putusan MA keluar. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.

    4. Bank Century

    Pada akhir 2008, kasus Bank Century meledak. Century mengalami kesulitan likuiditas karena nasabah besarnya menarik dananya, sedangkan uang di bank tidak ada. Bank milik Robert Tantular yang sudah bangkrut itu mendapat dana talangan RP6,762 triliun.

    Bantuan ini sedianya tidak memenuhi syarat karena rasio kecukupan modal (CAR) hanya 2,02 persen. Berdasarkan aturan, batas CAR untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) yakni 8 persen.

    BPK menyimpulkan ada ketidaktegasan BI terhadap Century. Aturan mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif diduga sengaja diubah.

    Baca: Pemulihan Ekonomi di BUMN Diminta Transparan

    Jumlah kerugian dari kasus Bank Century mencapai Rp6,8 triliun. Kerugian ini terdiri dari pemberian fasilitas kredit Rp1,2 triliun, letter of credit Rp1,7 miliar, penggelapan bank note Rp196 miliar, operasional fiktif Rp227 miliar, serta masalah pajak dan lainnya Rp306 miliar.

    Atas kasus ini, Robert Tantular divonis hukuman 21 tahun penjara. Namun, dia mendapatkan 'diskon' hukuman 74 bulan dan 110 hari sehingga hanya menjalani 10 tahun penjara. Robert bebas bersyarat Juli 2018 setelah dikerangkeng sejak 2008.

    5. Malinda Dee

    Nasabah Citibank, Surjati T Budiman, mendeteksi transaksi mencurigakan di rekeningnya pada medio Maret 2010. Dia kehilangan Rp195 juta. Masalah ini kemudian dilaporkan kepada Citibank.

    Bank swasta yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, itu kemudian menggelar audit internal. Alhasil, Senior Relation Manager Citigold Citibank kala itu, Inong Malinda Dee, kedapatan memindahbukukan dana tanpa permintaan nasabah.

    Baca: 5 Kasus Pembobolan Bank Terbesar di Indonesia

    Dalam aksinya, Malinda meminta tanda tangan nasabah dalam formulir transfer yang masih kosong. Dia kemudian mengisi data nasabah, penerima, nominal uang, hingga isi pesan. Hal ini dilakukan seolah nasabah sendiri yang bertransaksi.

    Formulir itu kemudian diserahkan kepada teller. Begitu mendapatkan uang, Malinda menggunakannya untuk keperluan pribadi. Malinda akhirnya dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan kurungan.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id