comscore

Persidangan Daring Dinilai Melanggar KUHAP

Fachri Audhia Hafiez - 13 Juli 2020 13:08 WIB
Persidangan Daring Dinilai Melanggar KUHAP
Ilustrasi persidangan. Medcom.id
Jakarta: Persidangan kasus pidana yang dilakukan melalui daring atau online berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sebab, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Selama ada ketentuan yang ada di KUHAP, (persidangan melalui daring) merupakan suatu pelanggaran," kata advokat Juniver Girsang, dalam diskusi virtual bertajuk 'Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar', Senin, 13 Juli 2020.
Beberapa pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan daring, yakni Pasal 153 KUHAP yang pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar.

Kemudian, Pasal 154 KUHAP jo Pasal 196 KUHAP yang mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang. Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan.

Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Sedangkan beberapa persidangan saat ini barang bukti diperlihatkan melalui virtual.

"Tidak terpenuhinya hal ini dikarenakan sidang secara online, maka dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara," ujar Juniver.

Ketentuan lainnya yang bertentangan yakni Pasal 227 ayat (2) KUHAP; Pasal 230 KUHAP; dan Pasal 184 KUHAP. Pasal 26 KUHAP jo Pasal 27 KUHAP jo Pasal 28 KUHAP jo Pasal 29 KUHAP mengenai jangka waktu penahanan dikaitkan dengan penundaan sidang di masa kahar atau force majeure juga bertentangan dengan kebijakan persidangan daring.

Baca: Sidang Online Berpotensi Malaadministrasi

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Yenti Garnasih, menilai persidangan daring di masa kahar perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP. Karena saat ini beberapa persidangan dilakukan daring untuk mencegah penularan virus korona.

"Salah satu konten yang disampaikan di dalam pembahasan RUU KUHAP, seandainya dimungkinkan penanganan-penanganan proses penjaminan sistem peradilan pidana yang baik. Untuk menjaga bahwa pengadilan cepat murah dan sederhana meskipun dilakukan secara virtual," beber Yenti.

Yenti mengatakan dengan adanya aturan yang jelas, peradilan pidana melalui daring diharapkan bisa mencapai fungsi dari hukum acara untuk menemukan kebenaran materiel. Selain itu, dapat diperoleh putusan pengadilan dan pelaksanaan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana.

"Bahwa hukum pidana mencari kebenaran materiel, kemudian mendapatkan keadilan dan sesuai juga dengan apa yang diinginkan," ujar Yenti.

Dasar hukum sidang pidana secara daring di masa kahar sejatinya telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Kemudian perjanjian kerja sama antara MA Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung RI Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconfrence.

Terakhir, melalui SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id