Miryam Jadi 'Pintu Masuk' KPK Jerat Legislator Lain

    Juven Martua Sitompul - 14 Agustus 2019 14:26 WIB
    Miryam Jadi 'Pintu Masuk' KPK Jerat Legislator Lain
    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan anggota Komisi II DPR, Miryan S Haryani, bukan orang terakhir yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Lembaga Antirasuah terus mengejar pihak lain yang menikmati uang haram dari korupsi mega proyek tersebut.

    "KPK bertekad terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini, dan juga mendapatkan aliran dana," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Menurut Saut, penetapan Miryam sebagai tersangka menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menjerat wakil rakyat lainnya. Apalagi, Miryam merupakan pihak yang diduga berperan mengumpulkan, serta menyalurkan uang kepada koleganya di Senayan.

    Miryam disinyalir menerima US$100 ribu dari ‎‎Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman untuk kebutuhan koleganya di komisi II.‎ Miryam juga disebut kerap meminta uang dari pejabat Kemendagri sepanjang 2011-2012.

    "Tersangka MSH meminta uang dengan kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut, ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," ucap Saut.

    Baca: Nasib Korporasi di Korupsi KTP-el Tinggal Menunggu Waktu

    Saut yakin penyidik memiliki strategi untuk menjerat para legislator yang ikut terlibat dalam korupsi KTP-el ini. Intinya, kata Saut, KPK terus mengejar anggota dewan penikmat uang panas dari proyek yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

    "Anggota DPR lain ini jadi perdebatan yang panjang. Mereka (penyidik) selalu bicara strategi, itu strategi, mereka sangat independen, KPK akan secara berlanjut menindaklanjuti kasus ini," pungkas Saut.

    Dalam persidangan memang cukup banyak nama anggota DPR yang disebut turut kecipratan uang korupsi ini. Bahkan, ada yang sudah diperiksa beberapa kali oleh penyidik KPK.

    KPK sebelumnya juga menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Mereka yakni, Miryam, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, PNS BPPT, Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

    Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi KTP-el.

    Miriam, Isnu, Husni dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id