Politikus Golkar Bowo Sidik Hadapi Vonis

    Fachri Audhia Hafiez - 04 Desember 2019 09:31 WIB
    Politikus Golkar Bowo Sidik Hadapi Vonis
    Terdakwa Bowo Sidik Pangarso di dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Bowo Sidik Pangarso, menjalani sidang pembacaan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan Anggota Komisi VI DPR itu mendengarkan amar putusan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

    Informasi yang dihimpun, sidang putusan digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019. Sidang dengan nomor perkara 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst diagendakan pada pukul 09.10 WIB, tetapi hingga kini sidang belum dimulai.

    JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bowo dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Dia diyakini menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. 

    Bowo juga diduga menerima gratifikasi SGD700 ribu (RP7,24 miliar) dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu dianggap bertentangan dengan tugas Bowo sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Jaksa menuntut pidana tambahan. Hakim diminta menolak permohonan justice collaborator (JC) serta mencabut hak politik politikus Partai Golkar itu selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

    Dalam nota pembelaan atau pleidoi, Bowo meminta keringanan hukuman serta hak politiknya tak dicabut. Bowo beralasan telah mengembalikan uang suap dan gratifikasi yang dinikmatinya ke negara.

    "Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia tidak mencabut hak politik saya dipilih dalam jabatan publik dengan alasan atas peristiwa-peristiwa yang didakwakan kepada saya," kata Bowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Dalam perkara suap, Bowo disebut menerima USD163.733 (Rp2,31 miliar) dan Rp311.022.932. Uang itu diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog). 

    Suap yang diterima Bowo dalam kurun waktu 1 Oktober 2018-27 Maret 2019. Fulus dikirimkan  secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya, M Indung Andriani K.

    Bowo juga diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi. Bowo menerima suap karena telah 'menjembatani' PT AIS menagihkan pembayaran hutang ke PT Djakarta Lloyd.

    Dalam perkara suap, perbuatan Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam perkara gratifikasi, ia dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id