Eksternal Diminta Tak Intervensi Pemilihan Kabareskrim

    Medcom - 30 November 2019 11:47 WIB
    Eksternal Diminta Tak Intervensi Pemilihan Kabareskrim
    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni (kanan). Foto: DPR
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta pihak eksternal di luar Kepolisian RI untuk tidak mengintervensi proses pemilihan kepala Badan Reserse Kriminal (kabareskrim). Pemilihan kabareskrim harus berdasarkan loyalitas dan kemampuan bersinergi dalam percepatan program di Polri.

    Sahroni berharap penentuan kabareskrim menjadi hak sepenuhnya Kepala Polri Jenderal Idham Azis. "Saya selaku Wakil Ketua Komisi III mendukung kapolri. Siapa pun yang terpilih menjadi kabareskrim, itu adalah yang terbaik untuk Polri," kata Sahroni, Sabtu, 30 November 2019.

    Mengenai terbengkalainya penanganan perkara karena belum terpilihnya sosok Kabareskrim, Sahroni sependapat dengan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono. Ia yakin peran tersebut tak terganggu karena masih ada Wakil Kepala Bareskrim yang kini dijabat Irjen Antam Novambar.

    "Peran Kabareskrim masih dapat dijalankan oleh Wakabareskrim Irjen Antam Novambar. Saya percaya profil Kabareskrim juga akan segera diumumkan oleh kapolri dalam waktu dekat," kata Bendahara Umum Partai NasDem ini.

    Sahroni menekankan belum diumumkannya sosok kepala Bareskrim yang baru semata-mata karena menunggu proses seleksi. Ia meyakini kapolri tengah mencari sosok yang dipercaya memimpin penegakan hukum Korps Bhayangkara.

    Menurutnya, Bareskrim merupakan institusi yang punya fungsi strategis dan menjadi gambaran citra Polri. Karenanya, ia menilai wajar jika kapolri amat hati-hati memilih sosok yang tepat. Ia meyakini penentuan sosok Kabareskrim bukan sebagai bentuk berbagi kekuasaan di tubuh Polri.  

    "Kabareskrim merupakan jabatan strategis di tubuh Polri dalam hal penegakan hukum. Pemilihan Kabareskrim bukan bagi-bagi kekuasaan," kata Sahroni.

    Polri segera merampungkan pemilihan Kabareskrim baru pengganti Jenderal Idham Azis. Jabatan Kabareskrim kosong sejak Idham dilantik sebagai Kapolri.
     
    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menyebut nama-nama calon tengah digodok Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak). Namun, penunjukan Kabareskrim tetap hak prerogatif Kapolri.
     
    “Itu hak prerogatif Pak Kapolri. Tim wanjak sedang melakukan proses sejak Pak Kapolri dilantik,” kata Iqbal di Gedung Tribrata Polri, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id