Korupsi Jiwasraya Dirancang Sejak Lama

    Juven Martua Sitompul - 23 Januari 2020 08:07 WIB
    Korupsi Jiwasraya Dirancang Sejak Lama
    Ilustrasi. PT Jiwasraya Persero. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menutup rapat peran para tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero). Namun, Kejagung yakin jika para tersangka sudah merencakan ingin merampok duit perusahaan pelat merah tersebut.

    "Kita sudah melakukan pendalaman dengan penuntut umum dan kita sudah meyakini ini sudah by design dari awal sudah direncanakan melakukan tindakan yang merugikan keuangan Jiwasraya," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

    Febrie menyebut masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Bahkan, setiap tersangka berperan dari mulai dari proses kajian hingga pengambilan kebijakan.

    "Dari alat bukti itu kita sudah tetapkan Jiwasraya ada tiga orang, mereka punya alat bukti yang mengambil kebijakan yang masuk kualifikasi melawan hukum," tegas dia.

    Penyidik juga menduga para tersangka membuat pengeluaran fiktif untuk merampok uang Jiwasraya. Salah satunya, dengan membayar fee buat broker atau makelar.

    "Contoh seperti tadi fiktif, dia (broker) tidak melakukan apa-apa, ada uang keluar dan itu yang diteliti. Untuk jumlahnya pun kita serahkan ke teman teman BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ucap Febrie.

    Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.

    Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

    Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id