Hukuman Mati untuk Koruptor Mungkin Diwujudkan

    Cindy - 13 Desember 2019 05:25 WIB
    Hukuman Mati untuk Koruptor Mungkin Diwujudkan
    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Foto: ANT/Puspa
    Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menuturkan hukuman mati bagi koruptor mungkin direalisasikan. Itu demi kepentingan bangsa dan negara.

    "Indonesia ini melakukan perang besar-besaran dengan tindak pidana korupsi, karena korupsi itu menyengsarakan dan merugikan rakyat," kata Ngabalin dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2019.

    Ngabalin menyebut tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa layaknya terorisme dan narkoba. Menurutnya, hingga kini belum ada jaksa yang berani menuntut koruptor dengan hukuman mati sebagaimana kasus narkoba.

    "Khusus untuk korupsi, kan belum ada jaksa yang berani menuntut hukuman mati atau seumur hidup. Itu bukan urusannya dengan pemerintah atau presiden. Masa presiden menuntut hukuman mati? Kan tidak," ucapnya.    

    Dia menuturkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) punya hak menuntut hukuman mati. Kemudian hal itu akan ditindaklanjuti dengan keputusan hakim terhadap tuntutan tersebut.

    "Tidak mungkin hakim bisa mengambil suatu keputusan atau mengetok palu kalau tidak ada tuntutannya," terang Ngabalin.        

    Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."
     
    Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Frasa "keadaan tertentu" berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id