Pasal Penghinaan terhadap Presiden Dinilai Perlu

    Siti Yona Hukmana - 22 September 2019 10:39 WIB
    Pasal Penghinaan terhadap Presiden Dinilai Perlu
    DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas RKUHP. Foto: Medcom.id/Arga
    Jakarta: Materi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai kontroversi di masyarakat. Salah satunya, Pasal 217-220 tentang Penyerangan Harkat Martabat Presiden dan Wakil Presiden menuai kontroversial di masyarakat.

    "Kontroversi-kontroversi itu menurut saya tidak terlalu signifikan, karena dilakukan secara selektif. Harus delik aduan, maksudnya yang mengadu secara langsung presiden dan wakil presiden," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019. 

    Suparji menyetujui adanya pasal penghinaan presiden tersebut. Sebab, norma hukum itu hadir untuk menghormati lembaga negara. 

    Kemudian, lanjut dia, untuk mencegah terjadinya kesewenang-kewenangan atau multitafsir. Oleh karena itu, diberikan jalan tengah yakni dengan delik aduan mewajibkan presiden dan wakil presiden mengadukan sendiri perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh masyarakat.

    "Tapi, kalau menyangkut ketertiban umum, kebijakan umum dan pembelaan diri tidak bisa dipidana," ungkapnya.

    Begitu juga dengan kritik terhadap pemerintah. Suparji memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk mengomentari kebijakan pemerintah dalam hal memberi masukan. 

    "Enggak ada masalah kalau kritik, selagi tidak menyerang pribadi presiden dan wakil presiden. Kalau kemudian presiden digambarkan dengan kerbau seperti dulu-dulu itu kan menyerang harkat martabat. Itu yang enggak boleh," ujar Suparji. 

    Kemudian, Suparji tidak sepakat bila pasal tersebut dianggap mengekang kebebasan pers. Menurut dia, kebebasan pers sudah diatur oleh Undang-undang Pers.

    "Di UU Pers kan adanya aturannya. Jadi, menurut saya ini nanti tidak akan ada muncul persekusi, justru pasal ini mencegah terjadinya persekusi," pungkas Suparji.

    Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP. Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. 

    Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR. Sedianya DPR mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. 



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id