Firli Tunggu Audit BPK Sebelum Usut ASABRI

    M Sholahadhin Azhar - 13 Januari 2020 15:43 WIB
    Firli Tunggu Audit BPK Sebelum Usut ASABRI
    Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menyampaikan kata sambutan saat serah terima jabatan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau perkembangan dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Lembaga Antirasuah menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah ini.

    "BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit. Jadi kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI," kata Ketua KPK Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

    Eks ajudan Wakil Presiden ke-11 Boediono itu belum bisa membeberkan detail kasus ini. Hal ini mengingat kasus ini temuan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD.

    "Prinsipnya KPK bekerja. Tapi sekali lagi kita mau dengar dulu dari BPK RI," jelas Firli.

    Temuan terkait dugaan kasus korupsi di PT ASABRI (Persero) diungkap Mahfud MD, Jumat, 10 Januari 2020. Perkara ini dinilai serupa dengan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diduga merugikan negara Rp13,7 triliun.

    "Ya saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud MD.

    Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sudah mengonfirmasi dugaan itu kepada pihak terkait. Mahfud ingin mendorong penegak hukum menindaklanjuti temuan ini. 

    "Jangan didiamkan. Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap ya," kata dia.

    Menurut Mahfud, niatan ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widod supaya penegak hukum fokus menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Dia akan melaporkan hal ini kepada KPK atau Kejaksaan Agung.

    Mahfud menjelaskan tugas pokok dan fungsi PT ASABRI. Perusahaan pelat merah itu punya tugas melayani pembayaran pensiunan militer, baik dari TNI, Polri, maupun Kementerian Pertahanan.

    Dia menegaskan jika dugaan korupsi terbukti, kasus ini menjadi kejahatan yang sangat memalukan. Pasalnya, dana pensiunan prajurit sampai disunat masuk ke kantong pribadi koruptor.

    "Prajurit, tentara, yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," tegas Mahfud.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id