Eks Kepala Dinkes Banten Mesti Patuh pada Wawan

    Fachri Audhia Hafiez - 06 Januari 2020 14:19 WIB
    Eks Kepala Dinkes Banten Mesti Patuh pada Wawan
    Sidang pemeriksaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja, mengaku harus menandatangani surat pernyataan patuh kepada adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Peristiwa terjadi saat Djadja akan diangkat menjadi Kepala Dinkes Banten pada 2006.

    "Beliau kan juga adik Ibu (Atut), ya saya menganggap dia sama dengan Ibu. Karena saya diperintah Ibu harus baik-baik sama Pak Wawan," kata Djadja saat bersaksi buat terdakwa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.

    Djadja mengaku tak hapal persis isi surat pernyataan tersebut. Secara garis besar, Djadja mesti tunduk dan loyal kepada Wawan.

    Djaja mesti berkoordinasi dengan Wawan terkait proyek di lingkungan Dinkes Banten. Mulai dari perencanaan hingga pagu anggaran, harus dirumuskan bersama Wawan.

    Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Djadja saat diperiksa penyidik KPK pada 17 Februari 2014. Djaja mengaku sempat bertemu Wawan sebelum diangkat sebagai Kepala Dinkes Banten. Wawan menyodorkan selembar kertas berisi poin komitmen Djadja saat menjabat sebagai Kepala Dinkes Banten.

    Pertama, Djadja diharuskan taat dan patuh pada Wawan terkait proyek-proyek di lingkup Dinkes Banten. Kedua, mengonsultasikan proyek di lingkup Dinkes Banten dan tidak
    boleh mengambil keputusan sendiri.

    Ketiga, tidak boleh main proyek di Dinkes Banten. Keempat, bila tidak patuh dan taat kepada Wawan, Djadja harus siap diberhentikan.

    "Benar, garis besarnya seperti itu. Setelah saya dengan Pak Wawan ngobrol di lobi, saya disuruh ke atas ketemu Pak Edwin Rahman (ajudan Atut) disuruh tanda tangan. Kalau yang tanda tangan surat keputusan saya Ibu Atut," ujar Djadja.

    Wawan diduga mengatur pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012.

    Dua kasus tersebut diduga membuat negara rugi Rp94,3 miliar. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai lebih dari Rp500 miliar.

    Wawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan dalam perkara TPPU, Wawan didakwa melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Wawan turut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id