comscore

Uraian Eksepsi Munarman Disebut Melampaui Kewenangan

Fachri Audhia Hafiez - 22 Desember 2021 14:28 WIB
Uraian Eksepsi Munarman Disebut Melampaui Kewenangan
Terdakwa kasus tindak pidana terorisme Munarman. MI
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) tidak sependapat dengan uraian eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme, Munarman. Susunan eksepsi dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh uraian materi keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tersebut sudah terlampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam pengajuan keberatan eksepsi atas dakwaan penuntut umum," kata salah satu JPU saat membacakan nota tanggapan atas eksepsi Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu, 22 Desember 2021.
Munarman dalam eksepsinya menuding dakwaan pertama JPU tidak menguraikan bentuk perbuatan, merencanakan, dan menggerakkan. Pada dakwaan kedua, tidak menjelaskan secara cermat unsur pemufakatan jahat, percobaan, dan perbantuan.

Lalu, pada dakwaan ketiga dinilai tak menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai unsur menyembunyikan informasi. Kemudian, surat dakwaan JPU disebut tidak menjelaskan tindakan Munarman terkait tindak pidana terorisme.

Jaksa menuturkan materi keberatan atau eksepsi Munarman tidak lagi berbicara aspek formil. Artinya, eksepsi itu tidak berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara di pengadilan.

"Tapi sudah berbicara mengenai materi perkara atau sudah masuk pada pokok perkara yang tentunya akan diungkap pada proses persidangan," ujar jaksa.

Baca: Jaksa Tolak Keberatan Munarman Soal Tuduhan Cipta Kondisi FPI Sebagai Teroris

Jaksa menjelaskan eksepsi yang disampaikan Munarman akan dibuktikan di persidangan. Sehingga, keberatan Munarman dinilai tak patut diterima.

"Dengan demikian, alasan penasihat hukum terdakwa harus ditolak atau tidak diterima," ucap jaksa.

Munarman membacakan eksepsi pada Rabu, 15 Desember 2021. Pada eksepsi pribadi setebal 84 halaman itu, Munarman membeberkan sejumlah permintaan. Dia meminta dibebaskan dari dakwaan, meminta hakim menyatakan penangkapannya tidak sah, serta memohon hakim memerintahkan JPU melepaskannya.

Munarman juga mendorong hakim menyatakan barang bukti yang disita tak bisa digunakan. Lalu, dia meminta seluruh barang bukti dikembalikan, menyebut dakwaan JPU tak sesuai asas KUHP, meminta hakim tak melanjutkan perkara, dan memohon pemulihan nama baik.

Pada perkara ini, eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Dia disebut menggunakan ancaman kekerasan yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas.

Munarman juga diduga menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas. Selain itu, perbuatannya mengarah pada perusakan fasilitas publik.

Aksi Munarman diduga berlangsung pada Januari hingga April 2015. Munarman menggerakkan aksi terorisme di Sekretariat FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam (LPI) Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang Makassar, dan Pusat Pengembangan Bahasa (Pusbinsa) UIN Sumatra Utara.

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id