Mangkir Pemeriksaan, KPK Panggil Ulang Kepala Badan Riset dan SDM KKP

    Candra Yuri Nuralam - 23 Februari 2021 08:05 WIB
    Mangkir Pemeriksaan, KPK Panggil Ulang Kepala Badan Riset dan SDM KKP
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI



    Jakarta: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dipanggil ulang karena mangkir pemeriksaan pada Senin, 22 Februari 2021.

    "Mengonfirmasi untuk hadir dan dilakukan penjadwalan ulang pada Selasa, 23 Februari 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.




    Ali tidak memerinci alasan Sjarief tidak memenuhi pemanggilan. Sjarief diminta memenuhi janjinya untuk hadir pada pemeriksaan hari ini. Keterangan Sjarief dibutuhkan untuk menemukan akar dugaan rasuah ekspor benih lobster.

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap.

    Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Baca: Sebagian Uang Hasil Suap Benur Diduga Dipakai Beli Rumah

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam rasuah tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id