Eks Anggota DPR dari PPP Tersangka Korupsi DAK Labuhanbatu Utara

    Fachri Audhia Hafiez - 11 November 2020 18:10 WIB
    Eks Anggota DPR dari PPP Tersangka Korupsi DAK Labuhanbatu Utara
    Konferensi pers penetapan serta penahanan tersangka anggota DPR periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz (ICM) melalui akun YouTube KPK RI.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR periode 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz (ICM) sebagai tersangka korupsi. Dia terlibat dalam dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

    "KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada 17 April 2020 dan menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2020.

    Irgan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung 11-30 November 2020. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba, Jakarta.
     
    Kasus ini telah menjerat dua tersangka, yakni, Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah (KSS) alias Buyung dan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2019, Puji Suhartono (PJH). Satu tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman (BBD), juga berkaitan dalam lingkaran pengajuan DAK Tahun Anggaran 2018.

    Baca: Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Korupsi DAK

    Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan 2018. Kasus ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 4 Mei 2018, di Jakarta.

    Penyidik mengamankan uang Rp400 juta kala itu. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di antaranya dua eks anggota DPR, Amin Santono dan Sukiman, serta dua pihak swasta, Ahmad Giast dan Eka Kamaluddin.

    KPK juga menyeret Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Terakhir, pelaksana tugas serta penanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, Natan Pasomba.

    Irgan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id