Masa Penahanan Edhy Prabowo Diperpanjang

    Siti Yona Hukmana - 22 Januari 2021 17:36 WIB
    Masa Penahanan Edhy Prabowo Diperpanjang
    Tersangka kasus suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur Edhy Prabowo. Penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu diperpanjang selama 30 hari ke depan.

    "Tim penyidik KPK memperpanjang masa penahanan Tersangka EP selama 30 hari terhitung sejak 24 Januari sampai 22 Februari 2021 di Rutan Merah Putih KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021.

    Penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lainnya. Mereka, yakni staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), dan istri staf Menteri KP Ainul Faqih (AF).

    Perpanjangan masa penahanan berdasarkan penetapan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "(Perpanjangan masa tahanan) untuk melengkapi berkas perkara di tingkat penyidikan," ujar Ali.

    (Baca: Edhy Sebut Izin Ekspor Lobster Urusan Dirjen)

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka ialah Edhy, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri staf Menteri KP Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga melakukan monopoli dalam kasus ini. Sebab, ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

    Penerima dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Sedangkan pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id