Anies dan Ketua DPRD Diperiksa Terkait Kasus Tanah di Munjul Besok

    Candra Yuri Nuralam - 20 September 2021 15:47 WIB
    Anies dan Ketua DPRD Diperiksa Terkait Kasus Tanah di Munjul Besok
    Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 8 September 2021. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa, 21 September 2021. Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

    "Pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan) dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 20 September 2021.

     



    Lembaga Antikorupsi juga memanggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi untuk Yoory. Ali berharap Anies dan Prasetyo kooperatif. Keterangan keduanya dibutuhkan KPK untuk membongkar kasus rasuah ini.

    Baca: Ulik Pengadaan Tanah di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

    "KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil oleh tim penyidik dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan," ujar Ali.

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

    Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan mencarikan lahan tersebut.

    Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.

    Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar kepada Anja. Duit itu sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak. 

    KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi pada pembelian tanah itu. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan. 

    Pembelian tanah itu juga tidak sesuai prosedur dan dokumennya tidak disusun dengan tanggal mundur. Terakhir, ada kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum negosiasi dilakukan.

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id