Kejagung Diminta Tak Mencampuri Perkara Suap Kemenpora

    Fachri Audhia Hafiez - 21 Mei 2020 20:03 WIB
    Kejagung Diminta Tak Mencampuri Perkara Suap Kemenpora
    Mantan asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum/MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pemeriksaan asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, oleh Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini diduga terkait keterangan Ulum menyangkut keterlibatan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, di kasus itu.

    "Pihak Kejaksaan Agung sebenarnya secara hukum tidak punya hak untuk turut ikut campur," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.

    Kurnia menjelaskan, pemanggilan Ulum ini penting disorot lantaran menghindari upaya-upaya melindungi oknum tertentu yang diduga turut terlibat. Korps Adhyaksa dinilai tak berhak menilai keterangan yang disampaikan Ulum. Karena perkara itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Baca: Kejagung Periksa Mantan Asisten Imam Nahrawi

    "Selain perkara itu bukan ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung, mestinya sebagai penegak hukum dapat memahami bahwa yang berhak untuk menilai kesaksian di persidangan hanya majelis hakim," ujar Kurnia.

    Kurnia menilai, Kejaksaan Agung seharusnya tak perlu membantah keterangan Ulum. Kejaksaan Agung harus mendukung upaya KPK membongkar praktik rasuah di Kemenpora.

    "Tidak sedikit juga masyarakat yang menduga bahwa langkah Kejaksaan Agung ini sebagai upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di persidangan," tutur Kurnia.

    ICW juga mendesak agar KPK lebih proaktif melindungi saksi di persidangan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

    "Terlebih lagi, keterangan saksi tersebut rawan akan intimidasi dari pihak tertentu karena menyasar keterlibatan oknum mantan pejabat tinggi di institusi penegak hukum," tandas Kurnia.

    Sebelumnya, Ulum menyebut Adi Toegarisman dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menerima uang dari Kemenpora. Pemberian fulus diduga agar BPK dan Kejaksaan Agung menutup rapat persoalan keuangan yang membelit di Kemenpora maupun KONI.

    Adi disebut menerima Rp7 miliar. Sedangkan Qosasi dinyatakan menerima fulus Rp3 miliar.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id