Istri Nurhadi Mangkir Panggilan KPK

    Candra Yuri Nuralam - 11 Februari 2020 20:44 WIB
    Istri Nurhadi Mangkir Panggilan KPK
    Pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, mangkir panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tin sedianya diperiksa terkait dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016.

    "Tidak ada konfirmasi (alasan tidak hadir)," kata pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Januari 2020.

    Tin diperiksa buat Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ali memastikan panggilan sampai ke Tin. Pihaknya punya bukti surat sampai di rumah dan kantor Tin. 

    Istri Hiendra Soenjoto, Lusi Indriati, juga mangkir pemeriksaan. Sementara advokat Yosef B Badeoda minta pemeriksaan dijadwal ulang. 

    KPK bakal menjadwalkan pemeriksaan ulang pada ketiganya. Lembaga Antirasuah meminta ketiganya kooperatif

    Istri Nurhadi Mangkir Panggilan KPK
    Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida. Foto: ANT/Dhemas Reviyanto

    Komisi juga memanggil Hiendra Soenjoto buat diperiksa sebagai tersangka. Namun, Hiendra berhalangan hadir dan minta penjadwalan ulang.

    Dalam kasus ini, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiono . Suap agar Hiendra dimenangkan dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga menerima gratifikasi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta Permohonan Perwalian.

    Nurhadi dan Rezky dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id