comscore

KPK Menetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka

Candra Yuri Nuralam - 19 Oktober 2021 21:49 WIB
KPK Menetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Dok. Website Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin, 18 Oktober 2021. Namun, KPK tidak memampangkan Andi saat pengumuman dilakukan.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tengah berpacu dengan waktu dalam tangkap tangan ini. Tersangka yang terlibat harus segera diumumkan meskipun orangnya belum sampai di Jakarta.
"Bahwa penetapan 1x24 jam juga harus segera diberikan kepastian kepada para pihak tersebut," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Oktober 2021.

Setyo mengatakan meski tidak ada tersangkanya, pengumuman itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga Antikorupsi menegaskan telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan Andi sebagai tersangka.

"Kita lakukan tentunya setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan apakah tersangka kemudian menyelesaikan proses administrasi penyidikannya," ujar Setyo.

KPK segera membawa Andi ke Jakarta. Menurut Setyo, masalah itu tidak mengganggu proses hukum dalam kasus ini.

Baca: KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing

"Ada kepentingan-kepentingan penyidik yang tentunya kami juga dibatasi waktu," tutur Setyo.

KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola oleh perusahaannya direstui. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Suharso akan berakhir pada 2024.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha yang dibangun di wilayahnya membutuhkan uang minimal Rp2 miliar.

KPK menduga dalam pertemuan itu tidak hanya membahas cara perpanjangan hak guna usaha yang dibangun. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati sebuah kesepakatan jahat dalam pertemuan itu.

Sudarso juga memberikan sejumlah uang ke Andi dalam kesepakatannya. Uang itu dibelikan dengan dua tahap.

Pada tahap pertama, Suharso memberikan Rp500 juta ke Andi sekitar September 2021. Lalu, pemberian kedua, Suharso menyerahkan Rp200 juta ke Andi pada 18 Oktober 2021. Total, Andi diduga telah mengantongi Rp700 juta dari Suharso.

Suharso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id