Delik Aduan Kasus Pencabulan Perlu Diubah Agar Korban Dapat Perlindungan Optimal

    Aria Triyudha - 02 November 2021 03:26 WIB
    Delik Aduan Kasus Pencabulan Perlu Diubah Agar Korban Dapat Perlindungan Optimal
    Ahli hukum pidana Beni Harmoni Harefa memberikan keterangan dalam sidang uji materi KUHP. Medcom.id/Aria Triyudha



    Jakarta: Ahli hukum pidana Beni Harmoni Harefa menilai delik aduan dalam Pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kasus pencabulan perlu diubah. Perubahan dibutuhkan agar korban yang belum berusia dewasa mendapatkan perlindungan hukum optimal.

    "Pasal 293 ayat 2 sepanjang frasa penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan laporan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu merupakan delik aduan absolut maka demi kepastian hukum diubah menjadi delik biasa," kata Beni saat memberikan keterangan secara virtual dalam sidang uji materi KUHP terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 1 November 2021.

     



    Beni memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh pemohon uji materi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga.

    Beni menjelaskan dalam hukum pidana dikenal delik aduan dan delik biasa. Delik aduan mengartikan dalam proses hukum perbuatan pidana dibutuhkan aduan dari korban.

    "Sebaliknya delik biasa tidak membutuhkan aduan, sehingga perbuatan pidana itu dapat diproses berdasarkan hukum acara pidana," papar Beni.

    Dia mengatakan ketentuan delik absolut dalam Pasal Pasal 293 ayat 2 KUHP berpotensi menjadi penghambat perlindungan terkait kehormatan dan martabat korban atas perbuatan pelaku. "Sebab, korban yang mengalami goncangan psikis perbuatan cabul persetubuhan, serta korban yang masih berusia anak berpotensi tidak berani melaporkan pelaku. Ini menghambat korban untuk menuntut pelaku," tutur Beni.

    Dia meminta MK sepatutnya mengabulkan gugatan pemohon. "Jika hal ini dikabulkan MK baik sebagian atau seluruhnya, maka MK sudah tepat sebagai lembaga pelindung konstitusi," ujar Beni.

    Pemohon minta delik aduan diubah

    Pemohon menguji secara keseluruhan Pasal 293 dan Pasal 288 KUHP. Pemohon, yaitu Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, menilai ketentuan Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 288 multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.

    Hal itu meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran para pemohon yang memiliki adik kandung dan saudara perempuan yang rentan menjadi korban percabulan di bawah umur. Serta sebagai korban kekerasan dalam perkawinan.

    Pemohon menilai permasalahan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP terkait delik aduan absolut. Sedangkan, Pasal 288 KUHP, pemohon merasa tidak ada kejelasan mengenai berapa batasan umur yang dimaksud oleh ketentuan a quo.

    Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 293 ayat 2 diubah menjadi delik aduan biasa. Sementara itu, Pasal 293 ayat 1 kata “belum dewasa” diubah menjadi usia yang di bawah 18 Tahun. Adapun, Pasal 288 KUHP, pemohon meminta MK menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Baca: Diimingi Punya Ilmu Kebatinan, 2 Gadis Jadi Korban Pencabulan Guru Ngaji di Tangerang
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id