RUU Kejaksaan, Pakar: Jaksa Tak Bisa Ambil Alih Fungsi Penyidikan

    Antara - 05 Oktober 2020 19:47 WIB
    RUU Kejaksaan, Pakar: Jaksa Tak Bisa Ambil Alih Fungsi Penyidikan
    ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Profesor Hibnu Nugroho menilai jaksa tidak bisa mengambil alih fungsi penyelidikan dan penyidikan dari institusi Polri dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Sebab, Hibnu menilai akan menimbulkan multitafsir. 

    Hibnu melihat spirit dari UU Kejaksaan menetapkan fungsi jaksa sebagai lembaga pengendali perkara (dominus litis). Dalam pengendali perkara, kata Hibnu, jaksa bukan penyidik tapi bisa mengontrol perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan.

    “Paling tidak, jaksa itu bisa memahami dan mengetahui di mana, apakah punya kewenangan penyidik menghentikan atau tidak, apakah diteruskan atau tidak. Ini yang harus dipahami, menurut saya spirit dari UU itu. Jadi, bukan terus mengambilalih,” kata Hibnu, Senin, 5 Oktober 2020.

    Jadi, Hibnu menegaskan jaksa tidak bisa mengambil alih kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, kewenangan penyidikan itu tetap ada di Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, kewenangan sebagai koordinasi hasil penyidikan itu yang harus diketahui jaksa.

    “Jangan sampai ada suatu kesan ini mengambil alih fungsi polisi, tidak boleh. Jaksa itu sebagai penuntut umum. Tapi sebagai penuntut umum kan menerima berkas dari penyidik, bagaimana berkas penyidik itu betul-betul mempunyai nilai di dalam pembuktian. Disini perlu duduk bersama batasan kewenangan-batasan yang terjadi tadi,” ujarnya.

    Karena, kata dia, sistem hukum di Indonesia itu due process the law yakni ada penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada dua lembaga, yakni penyidik dan penuntut umum yang dinamakan pra penuntutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Nah ini yang harus diselaraskan. Biasanya kalau RUU kan tambah kewenangannya, cuma penambahan itu jangan sampai menabrak dari kewenangan lembaga yang sudah ada,” jelas dia.

    Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id