Gugatan UU KPK di MK Diharapkan Dikabulkan

    Candra Yuri Nuralam - 04 Mei 2021 07:38 WIB
    Gugatan UU KPK di MK Diharapkan Dikabulkan
    Ilustrasi MK. ANT/Hafidz Mubarak A.



    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang putusan uji formal dan materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK diharapkan menerima gugatan.

    "ICW mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formal dan uji materi UU KPK baru," kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 Mei 2021.






    Kurnia menuturkan ada empat alasan MK harus memenangkan gugatan itu. Pertama, ICW menilai pemerintah dan DPR tutup kuping saat masyarakat mengajukan protes tentang pembuatan beleid itu.

    "Betapa tidak, praktis publik sama sekali tidak dilibatkan, bahkan, protes dengan aksi #ReformasiDikorupsi pun diabaikan begitu saja. Selain itu, KPK yang notabene pengguna regulasi tersebut juga hanya dianggap angin lalu," ujar Kurnia.

    Kedua, substansi revisi undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan banyak putusan MK. Utamanya soal independensi dan masalah penghentian penyidikan kasus.

    "Untuk independensi, UU KPK baru menabrak putusan MK tahun 2006 dan tahun 2011. Sedangkan, SP3 melanggar putusan MK tahun 2003 yang telah meletakkan pondasi independensi kelembagaan KPK sebagai suatu hal utama bagi lembaga pemberantasan korupsi," tutur Kurnia.

    (Baca: Indriyanto: Saya Tanggung Jawab Kalau UU KPK Melemahkan)

    Ketiga, banyak keganjilan norma dalam aturan baru itu. Terutama, kata Kurnia, pada Pasal 37 A dan Pasal 37 B tentang pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan segala tugas barunya.

    "Salah satu tugas yang hingga saat ini sulit diterima logika hukum adalah memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan," ucap Kurnia.

    Dia menilai izin itu merepotkan KPK saat bertugas. Hal itu juga diakui penyidik KPK Novel Baswedan saat bersaksi di MK.

    Terakhir, ICW menilai aturan itu penuh dengan kepentingan politik. Kurnia menyebut banyak legislasi kontroversi yang dihasilkan secara kilat dalam pembuatan aturan itu.

    Dia menuturkan revisi UU KPK sejak awal tidak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2019. Namun, tetap dipaksakan.

    "Saat paripurna untuk mengesahkan UU KPK di DPR, jumlah kehadiran anggota pun tidak memenuhi kriteria kuorum. Sehingga ini menunjukkan adanya intensi politik di balik pembahasan revisi UU KPK," kata Kurnia.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id