Mensos Juliari Diduga Dapat Rp8,8 Miliar dari Korupsi Bansos

    Candra Yuri Nuralam - 06 Desember 2020 03:41 WIB
    Mensos Juliari Diduga Dapat Rp8,8 Miliar dari Korupsi Bansos
    Menteri Sosial Juliari Batubara. Medcom.id/Hendrik Simorangkir
    Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) diduga mendapat jatah uang haram sekitar Rp8 miliar tiap pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Dia disebut telah menerima commitment fee tahap pertama dari rekanan pemasok sembako di Kementerian Sosial (Kemensos).

    "Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh pejabat pembuat keputusan (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) kepada JPB melalui AW (pejabat pembuat keputusan (PPK) Kemensos Adi Wahyuno) dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.

    Mensos Juliari juga diduga bakal kembali kecipratan fulus hasil pemufakatan jahat periode kedua bantuan sosial covid-19. Sejak Oktober 2020 hingga Desember 2020 KPK mencatat fee yang dikumpulkan Juliari Rp8,8 miliar.

    KPK menduga uang itu akan dibelanjakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadi. KPK bakal mengkonfirmasi keterangan Juliari terkait hal tersebut.

    KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Sebanyak tiga tersangka penerima uang yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW) Sementara itu, dua orang pemberi uang haram ialah Ardian I.M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

    Baca: Mensos Juliari Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

    Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id