Dirut PT AIS Janjikan Modal Kampanye Bowo Sidik

    Fachri Audhia Hafiez - 23 Oktober 2019 14:59 WIB
    Dirut PT AIS Janjikan Modal Kampanye Bowo Sidik
    Eks anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Eks anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku dijanjikan uang oleh Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Uang tersebut untuk kepentingan kampanye Bowo pada Pemilu 2019.

    "Pak Lamidi bilang kepada saya 'Pak Bowo saya siap bantu dapil'," kata Bowo saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Lamidi menawarkan bantuan karena Bowo pernah membantunya terkait masalah utang. PT Djakarta LLOYD yang bermasalah dengan PT AIS terkait piutang tersebut.

    Bowo menjadi pihak yang mempertemukan Lamidi dengan Direktur Utama PT Djakarta LLOYD Suyoto. Dalam pertemuan itu, Bowo menyampaikan masalah penagihan utang PT Djakarta LLOYD senilai Rp2 miliar yang belum dibayarkan ke PT AIS.

    Namun, Suyoto mengatakan tidak bisa melunasi hutang tersebut. Hutang akan dibayar sesuai dengan keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

    Singkatnya, pertemuan itu berujung pada terjalin kerja sama antara PT AIS dengan PT Djakarta LLOYD perihal pekerjaan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Marine Fuel Oil (MFO). Berdasarkan dakwaan, penyediaan BBM itu untuk kapal-kapal PT Djakarta LLOYD.

    Lamidi diduga sempat menyampaikan perihal keuntungan kerja sama penyediaan BBM tersebut kepada Bowo. Secara bertahap Lamidi menyerahkan uang tersebut, yang selanjutnya diduga digunakan Bowo untuk pencalegannya di daerah pemilihan Jawa Tengah 2.

    Dalam perkara suap, Bowo disebut menerima Rp300 juta dari Lamidi. Perbuatannya itu dinilai bertentangan sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

    Bowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id