KPK Susun Pedoman Tuntutan Pidana Cegah Disparitas

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Agustus 2020 15:40 WIB
    KPK Susun Pedoman Tuntutan Pidana Cegah Disparitas
    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggodok pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi. Pedoman itu diharapkan mencegah disparitas atau ketidaksetaraan hukuman kejahatan serupa.

    "Diharapkan menjadi solusi terkait problem disparitas tuntutan pidana antara perkara yang satu dengan yang lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.

    Ali menuturkan disparitas dalam penanganan perkara seperti pemidanaan atau saat vonis hakim dan tuntutan jaksa. Dia menyebut tuntutan jaksa sangat penting dalam putusan suatu perkara pidana.

    Sebab, tuntutan jaksa sangat melekat dalam pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim. "Maka sangatlah penting bagi KPK memiliki standarisasi terkait dengan tuntutan pidana," ujar Ali.

    Pedoman juga sebagai dasar pertanggungjawaban jaksa penuntut umum menentukan berat ringannya tuntutan pidana. Ali menegaskan pedoman ini bukan upaya mengkalkulasi keadilan secara matematik.

    (Baca: MA: Putusan Hakim Tipikor Harus Proporsional)

    Namun, sebagai upaya mencari dasar-dasar rasionalitas dalam penuntutan. Dengan demikian meringankan beban jaksa menentukan tuntutan hukuman.

    "Akan meringankan beban penuntut umum dalam upaya mencari dasar pijakan dalam menentukan tuntutan pidana yang adil antara rentang minimum khusus dan maksimum khusus yang berlaku dalam kebijakan legislatif sekarang ini," ujar Ali.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perma yang ditandatangani Ketua MA, M Syarifuddin, pada 24 Juli 2020, itu bertujuan menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

    Regulasi itu mengatur masa tahanan seumur hidup bagi terdakwa perkara tipikor yakni terbukti merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar atau termasuk dalam kategori paling berat.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id