Anggaran Satlak Prima 'Disunat' Buat Imam Nahrawi

    Fachri Audhia Hafiez - 13 Februari 2020 19:02 WIB
    Anggaran Satlak Prima 'Disunat' Buat Imam Nahrawi
    Sidang Asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Chandra Bhakti, pernah diminta memotong anggaran dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Hasil 'sunat' tersebut akan diserahkan ke mantan Menpora Imam Nahrawi.

    "Menurut Tommy (Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Tommy Suhartanto) itu untuk operasional ke Pak Menteri," kata Chandra saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa asisten Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Chandra mengatakan permintaan itu berawal saat dia selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta menghadiri pertemuan dengan Tommy terkait anggaran Satlak Prima pada 2017. Dalam pertemuan itu, Candra diminta memotong anggaran Satlak Prima.

    "Anggaran Satlak Prima itu dipaparkan oleh Tommy pada saya, bahwa nanti ngambil anggaran itu misalkan dari komponen akomodasi 20 persen," ujar Chandra.

    Selama persidangan, jaksa beberapa kali mencecar Chandra lantaran keterangannya yang bertele-tele. Terlebih saat menjawab pemotongan uang itu untuk kepentingan siapa.

    "Saudara langsung jawab saja, biar persidangan ini efektif," tegas Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan. 
    "Siap," jawab Chandra.

    Miftahul Ulum didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.

    Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora.

    Anggaran Satlak Prima 'Disunat' Buat Imam Nahrawi
    Menpora Imam Nahrawi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI, Senin, 29 April 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah

    Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.

    Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.

    Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.





    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id