Nurdin Basirun Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp4,2 Miliar

    Fachri Audhia Hafiez - 09 April 2020 14:42 WIB
    Nurdin Basirun Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp4,2 Miliar
    Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhi hukuman tambahan kepada Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Nurdin dihukum membayar uang pengganti Rp4,2 miliar.

    "Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa Nurdin Basirun berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp4.228.500.000," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 April 2020.

    Hukuman Nurdian ditambah enam bulan bila tidak bisa membayar uang pengganti. Majelis hakim juga mencabut hak dipilih Nurdin dalam jabatan politik selama lima tahun.

    Majelis menjatuhkan pidana penjara empat tahun denda Rp200 juta dan subsider tiga bulan kurungan. Nurdin terbukti menerima suap dan gratifikasi.

    Nurdin terbukti menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.

    (Baca: Nurdin Basirun Divonis Empat Tahun Penjara)

    Suap diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.

    Nurdin juga terbukti menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

    Nurdin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

    Dia juga terbukti melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

    Pembacaan amar putusan digelar melalui video conference dari sejumlah tempat. Majelis hakim berada di Pengadilan Tipikor Jakarta; jaksa penuntut umum di ruang rapat penuntutan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, dan terdakwa didampingi penasehat hukum di ruang merah putih lantai dasar Gedung Merah Putih KPK.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id