Napi yang Dipulangkan Bakal Diseret ke Lapas Jika Berulah

    Candra Yuri Nuralam - 11 April 2020 08:12 WIB
    Napi yang Dipulangkan Bakal Diseret ke Lapas Jika Berulah
    Ilustrasi Lapas. MI/Susanto
    Jakarta: Hak asimilasi dan integrasi para narapidana akan dicabut bila kembali melakukan tindak pidana saat dipulangkan. Mereka juga akan kembali diseret ke penjara.

    "Secara tegas sudah disampaikan kepada mereka apabila mereka melanggar semua aturan disiplin tersebut, asimilasi  dan integrasi akan dicabut dan mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru, setelah putusan hakim," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nugroho di Jakarta, Jumat, 10 April 2020.

    Masyarakat diminta tak khawatir dengan pemulangan narapidana di tengah wabah virus korona (covid-19). Pihak lembaga pemasyarakatan (lapas) akan mengawasi tingkah para narapidana yang dibebaskan.

    “35 ribu lebih narapidana yang menjalankan program asimilasi, serta integrasi akibat dampak wabah covid-19 tetap berada dalam pantauan lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan (Bapas), dan aparat penegak hukum lain,” ujar Nugroho.

    Baca: Dua Hari Asimilasi, Residivis Obrak-abrik Restoran

    Nugroho mengatakan pemantauan dilakukan dengan berbagai metode. Yakni, membuat grup WhatsApp untuk melaporkan kegiatan sehari-hari para narapidana yang dikeluarkan, dan melakukan pembimbingan dan pengawasan online melalui video call dan sejenisnya.

    Dia menjamin seluruh narapidana yang dikeluarkan sudah memenuhi syarat, dan mendapatkan penilaian perilaku baik. Para narapidana juga sudah diberitahu seluruh peraturan yang harus ditaati saat di luar penjara.

    Sudah lebih dari 35 ribu narapidana dipulangkan berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Adapun narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Tahun 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
    4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
    5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA dan kepala rutan.

    Sementara itu, pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
    2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
    4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan,
    5. Surat keputusan integrasi diterbitkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id