Polisi Gali Keterangan Ahli Forensik Soal Hajatan Rizieq

    Siti Yona Hukmana - 04 Desember 2020 09:50 WIB
    Polisi Gali Keterangan Ahli Forensik Soal Hajatan Rizieq
    ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Dia akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara akad nikah anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    "Banyak, banyak (yang akan digali) seperti adanya undangan-undangan di media sosial, terus kemudian yang sifatnya optik kan ada CCTV (closed circuit television) yang harus diambil secara jelas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020.

    Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pemeriksaan terhadap ahli forensik sejatinya dilakukan Kamis, 3 Desember 2020. Namun, ahli forensik itu tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Penyidik menjemput bola dengan mendatangi ke kantor Puslabfor Mabes Polri, Jakarta Selatan, untuk melakukan pemeriksaan. "Untuk Puslabfor itu, nanti penyidik yang akan datang ke sana," ujar Yusri.

    Akad nikah anak Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020, ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.

    Baca: Polisi Sebut Tenda Bukti Acara Rizieq Dipersiapkan untuk Banyak Massa

    Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Akibatnya, terjadi klaster baru penyebaran covid-19 di lokasi tersebut.

    Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Kini polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

    Lalu, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuang Undang-undang, dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id