Kepala BKPP Bogor Bakal Dikulik Soal Kasus Rachmat Yasin

    Fachri Audhia Hafiez - 04 Maret 2020 11:53 WIB
    Kepala BKPP Bogor Bakal Dikulik Soal Kasus Rachmat Yasin
    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Zulkifli. Dia akan digali keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat Bupati Bogor periode 2008-2014, Rachmat Yasin (RY).

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

    KPK mengintensifkan penyidikan kasus rasuah Rachmat. Lembaga Antirasuah juga sempat memanggil eks Bupati Bogor Nurhayanti.

    Penyidik mengonfirmasi adanya pengumpulan uang yang diperintahkan Rachmat. "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan dugaan perintah tersangka RY untuk mengumpulkan uang dari dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor," ujar Ali.

    Kepala BKPP Bogor Bakal Dikulik Soal Kasus Rachmat Yasin
    Rachmat Yasin menjalani sidang lanjutan kasus suap sebesar Rp 4,5 miliar terkait tukar menukar kawasan hutan, Kamis (6/11/2014). Antara Foto/Agus Bebeng

    Baca: KPK Periksa Mantan Bupati Bogor

    Rachmat ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Dia diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8,9 miliar.

    Fulus tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati serta kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif pada 2013-2014. Dalam kasus gratifikasi, Rachmat diduga menerima tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan mobil Toyota Vellfire Rp825 juta.

    Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Rachmat sebelumnya telah divonis lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta. Dia menerima suap Rp4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id