KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya

    Candra Yuri Nuralam - 25 Februari 2020 20:58 WIB
    KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya
    Gedung KPK/Medcom.id/Fachri
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan alat komunikasi dari penggeledahan sejumlah tempat di Surabaya. Barang sitaan itu disinyalir berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 hingga 2016.

    "Kedua barang itu kemudian dilakukan penyitaan, baik itu penambahan berkas perkara ataupun nanti ada hubungannya dengan keberadaan para tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2020.

    Menurut Ali, kedua bukti ini memberi petunjuk kepada penyidik soal keberadaan Nurhadi dan kolega. Dokumen dan alat komunikasi itu akan didalami bersamaan dengan keterangan saksi yang sudah dikumpulkan untuk mencari Nurhadi cs.

    Ali mengeklaim sejauh ini pihaknya sudah berupaya keras mencari tiga buronan tersebut. "Memang sampai malam hari ini kami belum terkonfirmasi dari teman-teman penyidik apakah para DPO ini sudah berhasil ditangkap atau belum," ujar Ali.

    Baca: KPK Kejar Bukti Kasus Nurhadi hingga Surabaya

    KPK menggeledah beberapa lokasi di Surabaya. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    KPK Sita Dokumen Kasus Nurhadi di Surabaya
    Eks Sekretaris MA Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Pada kasus gratifikasi, Nurhadi disinyalir mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hiendra dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id