Alexander Tak Keberatan KPK Disebut Melemah

    Candra Yuri Nuralam - 21 Februari 2020 03:43 WIB
    Alexander Tak Keberatan KPK Disebut Melemah
    Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata. MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak keberatan lembaganya disebut melemah. Lembaga Antirasuah dituding melemah setelah banyaknya tersangka yang kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    "Ya kenapa? (kalau ada DPO)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

    Komisi Antirasuah kesulitan mencari tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011 sampai 2016. Ketiga orang itu adalah mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantu Nurhadi bernama Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

    Alexander menilai kesulitan mencari ketiga tersangka itu merupakan hal wajar. KPK, kata dia, telah bertugas sudah sesuai prosedur dengan menjadikan ketiga orang tersebut buron.

    "Yang jelas KPK sudah mengeluarkan surat DPO, artinya kita serius untuk mencari orang itu. Kita sudah minta bantuan kepolisian, tentu itu penyidik di KPK sendiri Direktorat Monitor, tim dari KPK juga akan turun," ujar Alex.

    KPK sebelumnya mengakui kesulitan mencari Nurhadi dan kolega. Nurhadi cs menghilangkan jejak dengan tidak menggunakan ponsel. Hal ini yang membuat Lembaga Antikorupsi keteteran mencari ketiga tersangka tersebut.

    Alexander Tak Keberatan KPK Disebut Melemah
    Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap bertujuan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
     
    Nurhadi juga disinyalir mengantongi uang hasil gratifikasi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.
     
    Sebagai penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id