Saut Tak Tertarik 'Mencabut Nyawa' Koruptor

    Juven Martua Sitompul - 11 Desember 2019 11:15 WIB
    Saut Tak Tertarik 'Mencabut Nyawa' Koruptor
    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto: MI/Bary
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang tak tertarik dengan wacana hukuman mati bagi koruptor. Bagi Saut, isu itu hanya cerita lama yang sudah termaktub di Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun perubahannya, UU Nomor 20 Tahun 2001.

    "Ada di Pasal 2 (UU Tipikor), tapi di Pasal 2 itu kan dengan (ketentuan) keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang kaos, dan kemudian pengulangan gitu,” kata Saut ‎saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2019.

    Menurut Saut, yang diperlukan ialah aturan yang bisa menghukum semua pelaku korupsi. UU Tipikor dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disempurnakan.

    Mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mencontohkan KPK seharusnya juga diberikan kewenangan menggarap kasus korupsi di sektor swasta. Dengan begitu, pemberantasan korupsi bisa maksimal.

    “Bagaimana caranya kalau ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan juga diambil gitu lo. Itu kan bukan kewenangan KPK? Makanya Undang-Undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, terus kemudian Undang-Undang Tipikornya diganti,” ujar dia.

    Dia menyesalkan KPK sejauh ini hanya bisa menangani kasus korupsi dalam skala besar yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Padahal, kata dia, perilaku korupsi dimulai dari sesuatu yang kecil.

    “Sebenarnya yang mana yang benar itu korupsi tidak besar kecil, tidak soal bunuh membunuh atau hukuman mati hukuman mati, enggak. Tetapi bagaimana kita bisa membawa setiap orang yang bertanggung jawab besar atau kecil ke depan pengadilan,” tegas Saut.

    Saut meminta semua pihak tidak fokus pada isu hukuman mati bagi koruptor semata. Perkara korupsi punya lingkup besar.

    “Jadi Anda jangan terlalu masuk di retorika itu, betul yang besar kita kerjain, ya kan yang kecil juga kita kerjain,” pungkas dia.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang hukuman mati bagi koruptor. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat memintanya.
     
    "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
     
    Aturan hukuman mati tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

    Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Frasa "keadaan tertentu" berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id