Hakim Diminta Tolak Justice Collaborator Bowo Sidik

    Fachri Audhia Hafiez - 06 November 2019 14:59 WIB
    Hakim Diminta Tolak <i>Justice Collaborator</i> Bowo Sidik
    Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan eks anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan JC.

    "JC terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan," kata JPU pada KPK Ikhsan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

    Syarat seorang terdakwa mendapatkan JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Salah satu poin yang harus terpenuhi ialah terdakwa bukan pelaku utama. Sedangkan, Bowo merupakan pelaku utama dalam kasus suap ini.

    Namun, ada beberapa poin dari syarat tersebut yang dipenuhi Bowo. Antara lain, Bowo mengembalikan uang dan mengakui perbuatannya. Poin itu menjadi bahan pertimbangan jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap Bowo.

    Bowo sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara. Dia juga terancam denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

    Bowo dinilai terbukti menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti, dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. Suap yang diterima politikus Partai Golkar itu USD163.733 dan Rp311.022.932.

    Bowo diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi.

    Bowo juga diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Dalam perkara suap, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pada perkara gratifikasi, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id