KPK Perlu Periksa Empat Komisioner KPU Lainnya

    Damar Iradat - 11 Januari 2020 15:19 WIB
    KPK Perlu Periksa Empat Komisioner KPU Lainnya
    Ilustrasi Gedung Komisi Pemilihan Umum. Medcom/Faisal Abdalla.
    Jakarta: Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) lainnya. Suparji menduga Wahyu Setiawan tak bergerak sendiri dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif periode 2014-2019.

    "Menurut saya harus dipanggil, supaya kejelasan. bagaimana sebetulnya yang terjadi dalam kasus Wahyu Setiawan ini," kata Suparji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2020. 

    Suparji merujuk kode suap yang digunakan Wahyu yakni, 'siap, mainkan'. Menurutnya, kode suap itu tak mungkin dijalankan sendirian.

    "Berarti sudah ada siap partner bermainnya. Jadi, tidak perlu ragu-ragu memanggil para Komisioner KPU, apalagi kemudian ini menjelang pilkada," tuturnya.

    Apalagi, menurut Suparji, dalam waktu dekat juga akan digelar Pilkada Serentak 2020. Ia berharap tak ada kasus dugaan suap yang melibatkan KPU selama penyelenggaraan Pilkada 2020.

    Suparji mengatakan hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap KPU. "Kalau kemudian ini dibiarkan hanya berhenti pada Wahyu Setiawan, maka publik tidak akan percaya," ujar dia.

    Suparji juga mendorong KPK memeriksa kasus lainnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Ia menilai bisa saja ada penyelewengan lain dalam proses pemilu.

    "Mungkin ada indikasi-indikasi yang lain. Apakah mekanisme PAW bermain seperti itu, Apakah penetapan caleg juga ada permainan seperti itu, apakah penetapan partai politik ada seperti itu, dan sebagainya," papar Suparji.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) menjadi tersangka suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Wahyu memakai kode 'siap mainkan' penanda kesediaannya untuk kongkalikong.

    "WSE menyanggupi membantu (PAW) dengan membalas “Siap, mainkan!" kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2020.

    Lili menjelaskan konstruksi perkara ini bermula ketika salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan seseorang bernama Doni atau DON (advokat) mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

    Gugatan diajukan terkait meninggalnya caleg terpilih PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019.

    Penetapan MA ini lalu menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku, sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut. Harun merupakan Caleg Sumsel I nomor urut 6.

    Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar pleno dan menetapkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprilia sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas. Dua pekan kemudian atau 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA.





    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id